Polisi di Bawah Menteri: Independensi Harga Mati atau Alasan Hindari Pengawasan?

Redaksi

- Kontributor

Rabu, 28 Januari 2026 - 06:37 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

☕ Traktir kopi buat Kontributor
+ Traktir Kopi

Jakarta, Langkatoday.com – Wacana penempatan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di bawah kementerian kembali memicu reaksi keras dari pucuk pimpinan Korps Bhayangkara.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo secara terbuka menolak gagasan tersebut dengan alasan menjaga independensi dan menjalankan amanat reformasi.

Bahkan, sebuah pernyataan emosional sempat terlontar dari sang Jenderal; ia mengaku rela mempertaruhkan jabatan dan lebih baik menjadi petani daripada memimpin Polri di bawah kendali seorang menteri.

Reformasi Jalan, Kekerasan Tetap ‘Jogging’

Secara historis, Polri resmi dipisahkan dari TNI pada tahun 1999 melalui TAP MPR VII/2000 dan langsung berada di bawah komando Presiden.

Namun, setelah lebih dari dua dekade menyandang status “independen”, catatan lapangan menunjukkan kontradiksi yang pahit.

Laporan Komnas HAM dan KontraS hingga tahun 2025 masih mencatat ratusan aduan dugaan kekerasan serta penyalahgunaan kewenangan oleh aparat setiap tahunnya.

Ironisnya, jargon reformasi yang sering didengungkan seolah hanya berjalan di tempat, sementara kasus-kasus pelanggaran justru tetap aktif “jogging” di tengah masyarakat.

Anggaran Triliunan, Kepercayaan Layaknya Sirene

Dengan sokongan dana lebih dari Rp 120 triliun per tahun, Polri berdiri sebagai salah satu institusi dengan anggaran terbesar di Indonesia. Sayangnya, gelontoran dana fantastis ini tidak berbanding lurus dengan stabilitas kepercayaan publik.

Hasil berbagai survei menunjukkan tren kepercayaan rakyat terhadap Polri seringkali naik-turun layaknya sirene patroli: keras dan meyakinkan di awal, namun perlahan menghilang di ujung kasus.

Antara Efektivitas dan Birokrasi Berlapis

Alasan penolakan “dikementeriankan” demi efektivitas juga dianggap kontradiktif dengan realita di lapangan. Publik masih sering mengeluhkan birokrasi yang berlapis, penanganan kasus yang berlarut-larut, hingga proses klarifikasi yang seringkali justru membingungkan masyarakat.

Masalah mendasarnya mungkin bukan sekadar “siapa atasan Polri”, melainkan “siapa yang benar-benar berani mengawasi Polri”.

Jika institusi ini menolak diatur secara struktural namun di saat yang sama dinilai lamban berbenah diri secara internal, maka kekhawatiran publik menjadi nyata: kekuasaan besar dengan kontrol minim.

Pada akhirnya, rakyat hanya bisa menunggu dan berharap bahwa reformasi polri benar-benar tiba, bukan sekadar janji manis yang disampaikan sambil menunggu masa pensiun tiba.

Ikuti WhatsApp Channel Langkatoday Follow

Berita Terkait

PAD Langkat dalam Perspektif Ekonomi Syariah
Ironi Hierarki Sosial: Ketika Penguasa Melupakan Kontribusi Rakyat Kecil
KPK Tuntut Yaqub Abdhal Mu’arif 28 Bulan Penjara dalam Kasus Suap Rp1 Miliar Ondim
Peneliti Temukan DNA Parasit Malaria Monyet pada Nyamuk di Langkat, Ini Hasil Studi Terbarunya
Kades Pasar Rawa Gebang HM Minta Maaf, Wirdatul Akmal Resmi Cabut Laporan
Sumpah Pemuda dan Kepanduan: Menyalakan Kembali Semangat Persatuan melalui Gerakan Pramuka
KPK Geledah Bea Cukai Semarang, Uang Tunai Disita
MA Nyatakan Suket Gibran Tidak Sah, Denny Indrayana: Mas Gibran Mundur Deh

Berita Terkait

Jumat, 13 November 2026 - 09:21 WIB

PAD Langkat dalam Perspektif Ekonomi Syariah

Rabu, 11 November 2026 - 16:42 WIB

Ironi Hierarki Sosial: Ketika Penguasa Melupakan Kontribusi Rakyat Kecil

Senin, 9 November 2026 - 15:00 WIB

KPK Tuntut Yaqub Abdhal Mu’arif 28 Bulan Penjara dalam Kasus Suap Rp1 Miliar Ondim

Selasa, 3 November 2026 - 04:34 WIB

Peneliti Temukan DNA Parasit Malaria Monyet pada Nyamuk di Langkat, Ini Hasil Studi Terbarunya

Senin, 2 November 2026 - 17:52 WIB

Kades Pasar Rawa Gebang HM Minta Maaf, Wirdatul Akmal Resmi Cabut Laporan

Terbaru

EKBIS

11 Pekerjaan Paling Menjanjikan 2027

Jumat, 13 Nov 2026 - 14:26 WIB

Rahmatullah, M.SEI - Alumnus Ekonomi Islam
Unversitas Airlangga (2023)

Sajian Khusus

PAD Langkat dalam Perspektif Ekonomi Syariah

Jumat, 13 Nov 2026 - 09:21 WIB

Langkat Terkini

Pemkab Langkat Proyeksikan Pendapatan Rp2,04 Triliun dalam R-APBD 2027

Jumat, 13 Nov 2026 - 04:20 WIB

Chat via WhatsApp