BERITA LANGKAT – Viralnya video seorang anggota DPRD Langkat dari Partai Amanat Nasional (PAN), M. Rizky Rifai, yang tampak berpesta di atas kapal Phinisi di Danau Toba, bukan sekadar isu hiburan atau gosip politik. Ia adalah cermin kecil dari problem besar moralitas pejabat publik di negeri ini, ketika jabatan dianggap hak istimewa, bukan amanah.
Sebagai wakil rakyat, setiap langkah, ucapan, dan perilaku anggota dewan seharusnya mencerminkan kesederhanaan, empati, dan tanggung jawab moral. Bukan hanya di ruang sidang, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Karena publik tidak menilai mereka dari pidato yang indah, melainkan dari sikap yang nyata.
Peristiwa ini menjadi ironi tersendiri, sebab Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan, beberapa waktu lalu sudah mengingatkan seluruh kadernya untuk menjauhi gaya hidup mewah dan mendekat kepada rakyat. Arahan itu sejatinya adalah panggilan moral, agar partai reformasi itu tidak kehilangan akar perjuangannya di tengah masyarakat.
Namun ketika seorang anggota dewan justru tampil dalam suasana pesta di kapal mewah, publik berhak merasa kecewa. Bukan karena pestanya, tetapi karena pesannya: bahwa empati sosial seakan telah bergeser menjadi formalitas belaka.
Padahal, etika seorang pejabat publik tidak hanya diukur dari hukum, tetapi juga dari rasa kepantasan. Apa yang legal belum tentu etis, dan apa yang sah belum tentu pantas. Di sinilah nilai moral menjadi penuntun, bukan sekadar aturan tertulis.
Seorang anggota dewan seharusnya peka terhadap situasi sosial rakyat yang diwakilinya. Ketika banyak masyarakat Langkat berjuang di tengah ekonomi sulit, tampilnya wakil rakyat dalam suasana gemerlap jelas menimbulkan luka simbolik. Ia bukan sekadar potret “flexing”, melainkan jarak yang makin melebar antara penguasa dan rakyatnya.
Namun, kritik ini bukan untuk menjatuhkan, melainkan untuk membangun kesadaran etika politik yang sehat. Publik tidak menuntut kesempurnaan, tetapi keteladanan sikap rendah hati, kesederhanaan, dan kepekaan moral.
Karena menjadi wakil rakyat bukan tentang seberapa tinggi jabatan yang dipegang, tetapi seberapa dalam ia mampu memahami penderitaan rakyat yang memilihnya.
Sudah saatnya setiap pejabat publik, terutama anggota dewan, mengembalikan makna jabatan sebagai amanah, bukan fasilitas. Dan jika peristiwa ini bisa menjadi cermin untuk berbenah, maka viralnya video tersebut bukan sekadar aib, melainkan pelajaran moral yang sangat berharga. (red)
