Pemerintahan yang saat ini menjabat bahkan belum genap setahun berjalan. Adalah sebuah keniscayaan bahwa masalah struktural seperti kemiskinan, pengangguran, dan rendahnya kualitas pendidikan tidak akan muncul dalam hitungan bulan.
Angka-angka BPS 2024 yang diangkat oleh Fraksi Gerindra tersebut jelas merupakan warisan masalah lama yang telah mengakar, jauh sebelum kepemimpinan saat ini. Membebankan “dosa” historis ini kepada pemerintahan yang baru saja memulai langkahnya adalah tindakan yang tidak adil dan menyesatkan publik.
Kritik memang merupakan elemen vital dalam demokrasi dan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Namun, kritik yang efektif haruslah didasari oleh konteks yang tepat, disampaikan melalui mekanisme resmi, dan idealnya disertai dengan solusi konstruktif.
Ketika kritik disampaikan tanpa mempertimbangkan kerangka waktu, tanpa menawarkan alternatif solusi, dan hanya melalui pernyataan di paripurna yang kemudian disebarkan ke media, maka ia kehilangan esensinya sebagai fungsi pengawasan. Ini lebih menyerupai upaya “framing” atau pembentukan opini yang sepihak daripada pengawasan yang bertanggung jawab.
DPRD memiliki hak dan kewajiban pengawasan. Namun, hak ini seharusnya tidak dijadikan sekadar panggung untuk membangun opini atau memojokkan pihak lain.
Jika Fraksi Gerindra benar-benar serius dalam mengevaluasi kinerja Pemkab, ada jalur-jalur resmi yang dapat ditempuh, seperti mengajukan hak interpelasi, memberikan rekomendasi resmi, atau membentuk panitia khusus untuk kajian mendalam.
Menyampaikan kritik tajam di hadapan publik seolah-olah telah menjalankan tugas pengawasan secara komprehensif adalah langkah yang justru mereduksi makna dari fungsi legislatif itu sendiri.
Lebih lanjut, jika data BPS 2024 dijadikan dasar untuk menyalahkan, maka seharusnya ada keberanian untuk juga menyebutkan pihak-pihak yang turut “membiarkan” angka-angka tersebut tumbuh dan bertahan selama bertahun-tahun sebelumnya.
Ini termasuk masa-masa ketika anggota Fraksi Gerindra sendiri kemungkinan besar telah duduk di kursi DPRD. Menembak “pihak yang baru belajar berdiri” tanpa mengakui akar masalah yang lebih dalam dan keterlibatan kolektif dalam membiarkannya adalah bentuk ketidakjujuran intelektual.
Langkat membutuhkan pengawasan yang serius dan berbasis data, bukan sekadar panggung politik. Jangan sampai publik dibodohi oleh framing sepihak yang cenderung mengaburkan akar masalah yang sesungguhnya.
Pemerintahan baru tidak bisa dibebani dosa lama, dan setiap kritik harus diiringi dengan pemahaman yang utuh serta keinginan tulus untuk membangun Langkat ke arah yang lebih baik, bukan sekadar mencari popularitas instan. (rel)
