Stabat, Langkatoday.com – Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Langkat, Tiorita Br Surbakti, SH, meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) mempercepat pelaksanaan program kerja serta memastikan setiap anggaran yang digunakan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Penegasan tersebut disampaikan Tiorita saat memimpin Rapat Percepatan Dana Transfer ke Daerah (TKD) dan Perubahan APBD (P-APBD) Tahun Anggaran 2026 di Ruang Pola Kantor Bupati Langkat, Jumat (7/8).
Tiorita menegaskan, program yang telah direncanakan tidak boleh berhenti pada tahapan administrasi. Seluruh perangkat daerah diminta segera bergerak agar manfaat pembangunan dapat dirasakan masyarakat.
“Semua penekanan ini saya lakukan agar masyarakat bisa langsung merasakan manfaatnya, mulai dari infrastruktur, pelayanan publik hingga pelayanan kesehatan. Mari kita bersama fokus untuk mencapai target-target visi-misi Kabupaten Langkat 2026,” tegas Tiorita.
TKD Bencana Diminta Segera Direalisasikan
Dalam rapat tersebut, Tiorita secara khusus meminta percepatan realisasi dana TKD untuk penanganan bencana. Menurutnya, kebutuhan masyarakat terdampak bencana tidak dapat menunggu terlalu lama karena menyangkut kebutuhan dasar dan pemulihan kehidupan warga.
Selain itu, rapat membahas evaluasi pelaksanaan program kerja semester I 2026 sebagai bahan penyusunan dan pelaksanaan P-APBD.
Tiorita meminta setiap program diarahkan pada persoalan yang langsung dihadapi masyarakat.
Ada tiga fokus utama yang ditekankan, yakni menurunkan angka kemiskinan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan menekan angka pengangguran.
“Saya menekankan agar program kerja harus memiliki dampak kepada masyarakat, agar poin penting dan fokus utama kita seperti angka kemiskinan dan pengangguran angkanya bisa menurun,” ujarnya.
Pendidikan hingga Infrastruktur Jadi Sorotan
Di sektor pendidikan, Dinas Pendidikan diminta mengambil langkah konkret untuk menekan angka anak putus sekolah. Pemerintah daerah berharap program yang disusun benar-benar mampu memastikan anak-anak Langkat tetap memperoleh akses pendidikan.
Sementara di bidang kesehatan, Dinas Kesehatan diminta meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat, termasuk memastikan ketersediaan tenaga kesehatan, kepastian jam pelayanan serta kecukupan obat.
Untuk sektor infrastruktur, Dinas PUTR diminta segera melakukan pendataan kondisi jalan rusak mulai dari kategori ringan, sedang hingga berat.
Pendataan juga harus disertai kejelasan status kewenangan jalan, baik yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten, provinsi maupun pemerintah pusat.
Dengan demikian, penanganan jalan diharapkan tidak lagi terkendala persoalan kewenangan.
Program Strategis Diminta Jelas Progresnya
Tiorita juga meminta laporan perkembangan sejumlah program strategis daerah, di antaranya pembangunan Rumah Sakit Tipe B, Islamic Center, hunian tetap (huntap), serta rencana pembentukan Kantor Imigrasi di Kabupaten Langkat.
“Saya mau program ini segera dilaporkan, sejauh mana progresnya, lokasinya di mana dan kapan pelaksanaannya,” tegasnya.
Di sektor perumahan, Dinas Perkim diminta merealisasikan komitmen pembangunan 1.000 unit rumah layak huni setiap tahun.
Program tersebut diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas tempat tinggal masyarakat, tetapi juga menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan warga.
Rapat tersebut diikuti seluruh kepala perangkat daerah dan camat se-Kabupaten Langkat. Turut hadir Sekda Langkat Amril, S.Sos., M.AP., serta Asisten I, Asisten II dan Asisten III Setdakab Langkat.
Tiorita kembali mengingatkan bahwa ukuran keberhasilan pemerintah bukan sekadar seberapa besar anggaran yang terserap.
Menurutnya, indikator paling penting adalah seberapa besar manfaat program tersebut benar-benar dirasakan masyarakat.
“Mari kita bersama fokus untuk target-target visi-misi Kabupaten Langkat 2026 agar bisa tercapai,” pungkasnya.
