Jakarta, Langkatoday.com – Rencana pengiriman Pasukan Nasional Indonesia (TNI) ke Jalur Gaza, Palestina, kini berada dalam pusaran informasi yang kontradiktif.
Di saat media internasional melaporkan kesiapan TNI untuk masuk ke zona konflik, Pemerintah Indonesia justru mengeluarkan pernyataan resmi mengenai penangguhan seluruh agenda tersebut akibat situasi keamanan di Timur Tengah yang kian membara.
Haaretz: TNI Targetkan Pelucutan Senjata Hamas Mei 2026
Media terkemuka Israel, Haaretz, pada Rabu (18/3), merilis laporan utama yang menyebutkan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tetap pada rencana semula. Sebanyak 500 personel TNI dikabarkan akan tiba di Gaza paling lambat Mei 2026 dengan misi spesifik: melucuti persenjataan faksi Hamas.
Namun, laporan tersebut juga mengungkap keraguan dari pihak militer Israel (IDF). Intelijen IDF memperingatkan bahwa Hamas sedang membangun kembali kekuatan tempurnya dan merekonstruksi jaringan terowongan bawah tanah lebih cepat dari perkiraan.
Klarifikasi Pemerintah RI: Semua Pembahasan Ditunda
Bertolak belakang dengan pemberitaan media Israel, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi bersama Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) menegaskan bahwa Indonesia telah memutuskan untuk menunda pengiriman pasukan ke Gaza.
Keputusan ini diambil menyusul penangguhan seluruh pembahasan terkait Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian Gaza. “Semuanya di-hold (ditunda) sampai batas waktu yang belum ditentukan,” ujar Prasetyo Hadi di Jakarta, Selasa (17/3).
Juru Bicara Kemenlu, Yvonne Mewengkang, menambahkan bahwa rencana awal pengiriman 8.000 personel TNI sebagai bagian dari International Stability Force (ISF) otomatis terdampak.
Pemicu Penundaan: Perang Terbuka AS-Israel vs Iran
Alasan utama penundaan ini adalah eskalasi perang besar di Timur Tengah yang meletus sejak akhir Februari 2026. Konflik ini dipicu oleh serangan agresor Amerika Serikat (AS) dan Israel ke wilayah Republik Islam Iran yang menyebabkan gugurnya Pemimpin Tertinggi Iran beserta keluarganya.
Hingga pekan ketiga Maret 2026, situasi semakin tak terkendali:
- Perlawanan Balasan: Iran menghujani wilayah pendudukan Israel dan pangkalan militer AS di Bahrain, Qatar, Arab Saudi, hingga Irak dengan rudal dan drone.
- Perluasan Wilayah: Perang telah melebar hingga ke Lebanon dan wilayah Teluk Arab.
- Krisisi Relevansi BoP: Mengingat AS (pemimpin BoP) dan Israel (anggota BoP) terlibat langsung dalam perang terbuka, misi perdamaian ke Gaza dianggap tidak relevan untuk saat ini.
Kendali Nasional dan Mandat PBB
Kemenlu menegaskan bahwa setiap langkah TNI tetap berlandaskan prinsip Politik Luar Negeri Bebas Aktif. Indonesia memastikan partisipasi dalam pengiriman pasukan perdamaian hanya akan dilakukan jika memenuhi dua syarat utama:
- Kendali Penuh: Operasi berada sepenuhnya di bawah kendali nasional Indonesia.
- Mandat Internasional: Harus sesuai dengan mandat Dewan Keamanan PBB melalui Resolusi 2803.
Saat ini, Pemerintah Indonesia terus melakukan penilaian menyeluruh terhadap perkembangan situasi keamanan di Timur Tengah sebelum mengambil langkah strategis berikutnya.
