TAPTENG, Langkatoday.com — Dugaan penimbunan dan penyalahgunaan bantuan banjir mengguncang Kabupaten Tapanuli Tengah. Ketua Fraksi Gerindra DPRD setempat, Deni Herman Hulu, resmi melaporkan temuan beras bantuan yang membusuk serta indikasi penyelewengan sembako ke Polres Tapanuli Tengah.
Laporan tersebut diajukan melalui pengaduan masyarakat (dumas) yang diserahkan ke bagian SPKT Polres Tapteng pada Kamis (23/4). Deni menyebut, langkah ini diambil setelah dirinya menemukan langsung dugaan penimbunan bantuan di posko bencana di Kelurahan Hutanabolon, Kecamatan Tukka.
“Kedatangan kami ke Polres untuk mengantarkan pengaduan masyarakat terkait penimbunan sembako di Hutanabolon,” ujar Deni, Jumat (24/4).
Dalam laporan tersebut, disebutkan berbagai jenis bantuan ditemukan menumpuk, mulai dari beras, mi instan, roti, popok bayi hingga tikar. Ironisnya, sebagian beras bahkan dilaporkan telah membusuk sebelum sempat disalurkan kepada warga terdampak banjir.
Tak hanya itu, muncul dugaan bantuan dikeluarkan secara diam-diam pada malam hari. Informasi yang dihimpun menyebutkan hal tersebut memicu kemarahan warga yang merasa bantuan tidak disalurkan secara adil.
“Warga kecewa karena bantuan tidak diterima saat sangat dibutuhkan. Bahkan sempat terjadi kerumunan karena emosi masyarakat,” tulis laporan tersebut.
Lebih jauh, Deni juga menyoroti dugaan penyelewengan bantuan susu bermerek Bear Brand yang disebut berasal dari Prabowo Subianto. Ia mengaku tidak ada warga yang menerima bantuan tersebut.
“Kami menduga bantuan susu itu tidak sampai ke masyarakat dan justru diperjualbelikan,” tegasnya.
Atas temuan tersebut, DPRD Tapteng mendesak aparat kepolisian untuk segera melakukan penyelidikan menyeluruh sesuai hukum yang berlaku.
Sebelumnya, temuan ini mencuat ke publik melalui video inspeksi mendadak yang dilakukan Deni di posko logistik Simpang Sipange. Dalam video tersebut terlihat tumpukan beras di dalam tenda posko.
Menurut keterangan penjaga posko, bantuan belum dibagikan karena menunggu jumlah cukup agar merata. Namun, pengakuan warga justru berbeda.
“Masyarakat bilang bantuan tidak pernah dibagi. Hanya keluarga tertentu yang dapat,” ungkap Deni.
Kasus ini kini menjadi sorotan publik dan memicu pertanyaan serius terkait transparansi penyaluran bantuan bencana di daerah tersebut.
