Medan, Langkatoday.com – Dewan Peduli Negeri (DPN) kembali menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Wilayah I Sumatera Utara.
Aksi yang berlangsung di Kota Medan tersebut diikuti sejumlah massa yang datang membawa spanduk, poster, serta menyampaikan orasi secara bergantian terkait berbagai persoalan yang mereka soroti di lingkungan DJP Wilayah I Sumut.
Dalam aksi tersebut, massa DPN meminta agar pihak DJP Wilayah I Sumut segera melakukan pembenahan internal, khususnya terkait peningkatan kinerja serta pemenuhan standarisasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
Menurut mereka, sebagai institusi negara yang memiliki peran penting dalam pengelolaan penerimaan negara, DJP seharusnya mampu memberikan contoh yang baik dalam penerapan sistem kerja yang profesional, aman, dan sesuai ketentuan.
Koordinator aksi menyampaikan bahwa pihaknya menilai masih terdapat berbagai persoalan yang perlu menjadi perhatian serius pimpinan DJP Wilayah I Sumut.
Tidak hanya menyangkut pelayanan publik, massa juga menyoroti pentingnya lingkungan kerja yang memenuhi standar keamanan dan kenyamanan bagi seluruh pegawai maupun masyarakat yang datang mengurus administrasi perpajakan.
“Negara harus hadir memberikan rasa aman dan nyaman, baik kepada pegawai maupun masyarakat. Karena itu kami meminta DJP Wilayah I Sumut untuk memperbaiki kinerja dan memastikan standarisasi K3 benar-benar diterapkan dengan baik,” ujar salah satu orator dalam aksi tersebut.
Massa aksi juga menyinggung aksi sebelumnya yang digelar pada 7 Mei 2026 di Medan. Dalam orasinya, DPN menilai hingga saat ini belum ada respons ataupun langkah konkret dari pihak terkait terhadap aspirasi yang telah mereka sampaikan sebelumnya.
Mereka bahkan menyebut tidak adanya pihak yang turun langsung menemui massa sebagai bentuk kurangnya komunikasi kepada masyarakat.
Menurut perwakilan DPN, aksi yang mereka lakukan merupakan bagian dari penyampaian aspirasi secara terbuka dan damai sebagaimana dijamin dalam peraturan perundang-undangan.
Karena itu, mereka berharap setiap tuntutan yang disampaikan dapat didengar dan ditindaklanjuti secara serius oleh pihak terkait.
“Kami datang menyampaikan aspirasi secara baik-baik dan terbuka. Namun sangat disayangkan dalam aksi sebelumnya hingga saat ini belum ada yang benar-benar mengakomodir keinginan para pendemo. Ini yang membuat masyarakat bertanya-tanya, ada apa sebenarnya,” ujar salah satu peserta aksi.
Selain menuntut pembenahan internal dan standarisasi K3, massa DPN juga meminta DJP Wilayah I Sumut agar lebih responsif terhadap berbagai persoalan yang berkembang di tengah masyarakat.
Mereka menilai komunikasi antara institusi negara dan masyarakat harus dibangun secara terbuka agar tidak memunculkan asumsi negatif maupun ketidakpercayaan publik terhadap lembaga pemerintah.
Aksi tersebut mendapat pengawalan dari aparat keamanan guna memastikan kegiatan berlangsung tertib.
Massa tampak bergantian menyampaikan orasi menggunakan pengeras suara sambil membawa berbagai spanduk berisi kritik dan tuntutan kepada DJP Wilayah I Sumut.
Suasana sempat menjadi perhatian masyarakat dan pengguna jalan yang melintas di sekitar lokasi aksi. Beberapa peserta aksi juga terlihat membagikan selebaran berisi poin-poin tuntutan mereka kepada masyarakat sekitar.
DPN menegaskan bahwa aksi yang mereka lakukan bukan bertujuan menciptakan kericuhan, melainkan sebagai bentuk kontrol sosial dan kepedulian terhadap pelayanan publik serta tata kelola institusi negara.
Mereka berharap seluruh tuntutan yang disampaikan dapat menjadi perhatian serius bagi pihak DJP Wilayah I Sumut maupun instansi terkait lainnya.
“Kami hanya ingin adanya perbaikan dan keterbukaan. Jangan sampai masyarakat merasa aspirasi mereka diabaikan. Kami akan terus mengawal persoalan ini sampai ada respons yang jelas dari pihak terkait,” tegas koordinator aksi di akhir kegiatan.
Hingga aksi berakhir, massa kemudian membubarkan diri secara tertib dengan pengawasan aparat keamanan.
Namun DPN menyatakan akan terus melakukan pengawalan terhadap persoalan tersebut dan membuka kemungkinan kembali menggelar aksi lanjutan apabila tuntutan mereka tidak mendapat tanggapan resmi dari pihak terkait.
