STABAT, LANGKATODAY – Kritik terhadap kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Langkat kembali mengemuka setelah banjir besar November 2025 merendam sedikitnya 15 kecamatan dan memutus akses kehidupan puluhan ribu keluarga. Tidak hanya warga yang bersuara lantang, anggota DPRD pun ikut menyoroti lambannya penanganan darurat.
Anggota DPRD Langkat, Matthew Diemas Bastanta, menilai BPBD gagal menjalankan fungsi vitalnya pada saat-saat paling kritis. Ia menyoroti mati totalnya hotline darurat BPBD saat warga berulang kali mencoba menghubungi untuk meminta pertolongan.
“Dalam situasi darurat, akses komunikasi menjadi sangat penting. Saat banjir melanda, masyarakat kesulitan menghubungi nomor darurat BPBD. Ini perlu segera dievaluasi agar tidak terulang,” ujar Matthew, Selasa (2/12).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Matthew menyebut, kegagalan komunikasi itu berpotensi memperbesar risiko keselamatan warga. “Dalam kondisi bencana, kecepatan informasi dan respons adalah kunci untuk menyelamatkan warga,” tambahnya.
Perahu Karet Terbatas untuk 15 Kecamatan
Kritik lain muncul terkait minimnya armada evakuasi. BPBD Langkat disebut hanya mengerahkan enam perahu karet untuk menangani banjir yang melanda lebih dari 15 titik di sejumlah kecamatan, mulai Tanjung Pura hingga Besitang.
“Dengan cakupan wilayah terdampak yang luas, jumlah perahu karet tersebut jelas belum memadai. Ke depan, kesiapsiagaan sarana dan prasarana perlu ditingkatkan,” tegas Matthew.
Warga yang terjebak banjir dua meter terpaksa menggunakan ban bekas, sampan sewaan, hingga perahu dari relawan untuk evakuasi. Banyak warga menyebut BPBD seolah tidak hadir pada jam-jam genting.
Penjarahan Muncul karena Bantuan Telat
Matthew juga menyinggung peristiwa penjarahan di wilayah Tanjung Pura yang terjadi pada puncak banjir. Ia menilai aksi itu tidak semata persoalan kriminal, tetapi indikator kegagalan distribusi bantuan.
“Penyaluran bantuan yang terlambat dapat memicu persoalan sosial baru. Karena itu, koordinasi lintas instansi harus diperkuat agar bantuan segera sampai ke masyarakat,” katanya.
Sebelumnya, sejumlah warga mengakui persediaan makanan habis total karena bantuan tak kunjung datang. Beberapa rumah toko menjadi sasaran amuk massa.
Desakan Evaluasi Total
Matthew mendesak BPBD Langkat melakukan evaluasi menyeluruh, mulai dari kesiapan personel, peralatan, hingga protokol komunikasi.
“Yang terpenting adalah bagaimana ke depan penanganan bencana bisa lebih cepat, sigap, dan benar-benar berpihak pada keselamatan masyarakat.”
Kritik ini menambah panjang daftar catatan publik terhadap penanganan banjir Langkat 2025 — mulai dari lambatnya pendataan korban, minimnya kehadiran pejabat di lapangan, hingga laporan BPBD yang disebut tidak sesuai kondisi riil.
