Jakarta, Langkatoday.com – Mantan Menko Polhukam Mahfud MD membeberkan fakta baru terkait anggaran fantastis program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang saat ini dianggap karut-marut.
Mahfud yang juga Guru Besar Hukum Tata Negara UII ini membeberkan adanya ketimpangan anggaran MBG yang fantastis sekaligus memprihatinkan.
Hal itu dikatakannya saat wawancara di kanal YouTube Forum KEADILAN TV, Jumat (24/4).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Mahfud menyebut bahwa berdasarkan informasi yang ia terima, dari total anggaran triliunan rupiah yang digelontorkan untuk program unggulan MBG ini, serapan untuk bahan pangan justru sangat minim.
“Tadi saya baru dapat, uang yang dikeluarkan MBG yang triliunan itu, yang untuk makan cuma Rp34 Miliar. Sisanya untuk apa? Biaya mobil, biaya kaos, biaya ompreng (wadah makan), dan lain-lain. Ini boros,” tegas Mahfud MD dengan nada tajam.
Ia menilai, ketidakefektifan anggaran ini berbanding terbalik dengan fakta di lapangan.
Karena anggaran terbesar kata dia justru tersebar ke berbagai pos pengeluaran lain yang dinilai tidak krusial, seperti pengadaan kendaraan, perlengkapan, hingga biaya operasional yang dipertanyakan urgensinya.
“Kalau benar angkanya seperti itu, berarti ada masalah serius dalam tata kelola. Harus diperiksa,” ujar Mahfud.
Mahfud menilai, kritik terhadap program MBG seharusnya dijawab Prabowo dengan perbaikan konkret, bukan sekadar narasi.
Mahfud juga menyoroti adanya ketidaksesuaian antara laporan di tingkat pusat dengan kondisi di lapangan, termasuk dugaan kasus keracunan massal dan distribusi yang tidak tepat sasaran.
Bahkan kata Mahfud ia mempertanyakan klaim distribusi bahan pangan dalam jumlah besar, seperti klaim yang menyebutkan MBG sudah membeli 19 ribuan sapi, yang dinilai tidak sejalan dengan fakta di daerah.
“Laporannya besar, tapi realitasnya tidak terlihat,” katanya.
Di sisi lain, ia mengapresiasi jika benar informasi bahwa Presiden Prabowo Subianto mulai mempertimbangkan perubahan tata kelola MBG agar lebih tepat sasaran.
“Terutama bagi masyarakat miskin di wilayah 3T yakni tertinggal, terdepan, dan terluar,” katanya.
Namun demikian, Mahfud menegaskan bahwa perubahan kebijakan harus diikuti dengan audit menyeluruh terhadap penggunaan anggaran sebelumnya.
Selain itu, Mahfud menyoroti fenomena hedonisme pejabat daerah yang dinilai turut memperburuk persepsi publik terhadap pengelolaan anggaran negara.
Ia menyebut praktik pemborosan anggaran sebagai “brutal” dan berpotensi menjadi budaya yang menular dari pusat ke daerah.
Meski demikian, Mahfud mengakui bahwa program MBG tetap memiliki dampak positif bagi masyarakat miskin.
Banyak warga yang merasakan manfaat langsung, meskipun kualitas tata kelola masih menjadi persoalan utama.
“Programnya bagus, tapi pengelolaannya buruk. Itu yang harus diperbaiki,” tegasnya.
Ia berharap agar pemerintah tidak hanya responsif terhadap kritik, tetapi juga konsisten melakukan reformasi kebijakan berbasis data dan kebutuhan riil masyarakat.
