STABAT, LANGKATODAY – Sebuah insiden janggal menyeruak dari lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) berinisial KH diduga dipukul seorang kontraktor, MHN, dalam sebuah pertemuan internal yang menurut sejumlah sumber terjadi di depan Bupati Langkat Syah Afandin.
Peristiwa itu disebut berlangsung cepat, singkat, namun cukup bising untuk memanaskan suhu politik anggaran di daerah itu.
Seorang sumber yang berada di lokasi menggambarkan situasi yang kacau.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Suasananya sempat ricuh, tapi langsung dipisahkan,” ujarnya, Kamis (13/11).
Tak ada penjelasan resmi dari pemerintah daerah dan justru di sanalah persoalan mulai mengeras.
Aroma Konflik: Ratusan Miliar Proyek dan Temuan BPK
Insiden fisik itu bukan peristiwa berdiri sendiri. Sepekan terakhir, Dinas PUTR Langkat menjadi sorotan setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan belasan proyek senilai ratusan miliar rupiah yang diduga mengalami kekurangan volume pekerjaan. Temuan itu menyeret pembicaraan publik ke soal lama yang tak kunjung selesai: fee proyek.
Di kalangan rekanan, isu adanya fee belasan persen yang harus disetor kontraktor untuk mendapatkan paket pekerjaan tertentu bukan cerita baru. Yang berbeda kali ini hanyalah: mulai ada kontraktor yang tak lagi mau diam.
Dan insiden pemukulan itu diduga merupakan puncak ketegangan para pemain di lingkaran proyek infrastruktur Langkat.
Kontraktor Lokal Melawan
Kemarahan kontraktor lokal mengemuka dalam unggahan Datok Badren di media sosial. Selasa (4/11), sejumlah kontraktor mendatangi kantor PUTR Langkat dan merekam kekecewaan mereka.
“Ada lebih dari 500 paket proyek, tapi banyak kontraktor dari luar daerah yang dapat,” tulisnya.
“Kami putra daerah, kenapa tak diberi kesempatan?”
Tudingan bahwa proyek mengalir ke rekanan tertentu semakin memperkuat dugaan adanya pola distribusi proyek yang tidak merata, bahkan mungkin tidak sehat.
Kominfo: Diam yang Terlalu Bersuara
Jika ada institusi yang paling disorot dalam kisruh ini, itu adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Langkat. Alih-alih meredam kabut spekulasi, Kominfo justru tampil sebagai lembaga yang paling tidak tahu apa-apa.
Ketika dihubungi Langkatoday.com, Kepala Dinas Kominfo Wahyudiharto, memberikan jawaban diplomatis:
“Saya belum dapat memastikan perihal kejadian dimaksud,” katanya, Selasa (18/11) malam.
Pernyataan itu datang sepekan setelah isu ini pertama kali mencuat. Namun bukannya hadir dengan klarifikasi, Kominfo justru menambah panjang daftar pertanyaan publik.
Bisu di Tengah Badai
Dalam dinamika pemerintahan modern, Kominfo mestinya menjadi garda depan keterbukaan informasi.
Namun di Langkat, Kominfo justru tampil seperti penonton dalam kisah yang seharusnya mereka jelaskan.
Selama sepekan, Kominfo:
- tidak melakukan penelusuran,
- tidak mengonfirmasi pejabat terkait,
- tidak mengeluarkan pernyataan resmi,
- dan membiarkan rumor menjadi narasi tunggal di ruang publik.
Diamnya Kominfo lebih lantang daripada pernyataan apa pun. Di tengah kisruh proyek ratusan miliar dan dugaan pemukulan pejabat, institusi ini tampak gamang, tidak proaktif, dan gagal menjalankan mandat transparansi.
