STABAT, LANGKATODAY – Di tengah situasi darurat banjir yang melanda sejumlah kecamatan di Kabupaten Langkat, akses publik terhadap informasi resmi justru tersendat.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Langkat, yang seharusnya menjadi garda terdepan komunikasi kebencanaan, disebut sulit dihubungi awak media. Jum’at (28/11) malam.
Upaya masyarakat untuk mencari kepastian bantuan dan proses evakuasi menguap tanpa jawaban.
Masalah tak berhenti di situ. Di media sosial, kanal informasi resmi milik Pemerintah Kabupaten Langkat justru menampilkan tanda-tanda lain: ruang komentar yang terbatas.
Akun Instagram Diskominfo Langkat terlihat mengunci kolom komentar pada unggahan terkait penanganan banjir, sebuah langkah yang menimbulkan lebih banyak tanya daripada penjelasan.
Pertanyaan itu pertama kali muncul dari anggota DPR RI, Delia Pratiwi Br Sitepu. Dalam sebuah grup WhatsApp, Delia mempertanyakan keanehan tersebut.
“Mohon maaf ni ya, agak ngeganjel rasa’a. Ini memang di Instagram Diskominfo nggak ada yang berkomentar ya? Nggak ada masyarakat yang komentar soal bantuan?” tulisnya.
Untuk memastikan, tim Langkatoday mencoba menuliskan komentar pada salah satu unggahan Diskominfo. Hasilnya? Komentar langsung tertolak. Pesan peringatan muncul: komentar dibatasi.
Temuan ini memicu tanda tanya besar. Di tengah bencana, ketika komunikasi menjadi kunci, mengapa kanal resmi pemerintah justru membatasi ruang publik? Apakah pemerintah daerah keberatan dengan kritik warga? Atau ada alasan lain yang belum dijelaskan?
Hingga berita ini diturunkan, Kepala Dinas Kominfo Langkat Wahyudiharto masih bungkam.
Pesan dan pertanyaan dari Langkatoday belum mendapat balasan. Sementara di lapangan, masyarakat terus mencari informasi yang tak kunjung jelas datang dari pemerintah.
Di tengah air yang belum surut, publik kini berhadapan bukan hanya dengan banjir, tetapi juga banjir pertanyaan tentang transparansi dan kesiapan pemerintah menghadapi bencana.
