Medan, Langkatoday.com – Ratusan massa yang tergabung dalam Dewan Peduli Nasional (DPN) menggeruduk Kantor Kejatisu di Jalan AH Nasution Medan, Selasa (5/5). Mereka mendesak kejaksaan untuk memeriksa PT. Hugo ataala dugaan penggelapan iuran BPJS Ketenagakerjaan (TK).
Dalam orasinya, Koordinator Aksi Reza Nasution mengatakan, sebelumnya pihak mereka sudah bertemu dengan pihak BPJS Ketenagakerjaan dan Kejatisu. Hasilnya, mengharuskan PT Hugo untuk menyelesaikan hak-hak normatif karyawannya.
“Tapi, hingga kini PT Hugo tak kunjung membayarkan hak – hak pekerja. Di mana hati nurani mereka! Para pekerja ini sudah tua-tua, tolong gunakan hati nurani,” sesal Reza.
Tak lama berselang, pengunjukrasa diterima perwakilan Kejatisu dan berjanji akan menindaklanjuti tuntutan DPN.
“Akan kita tindak lanjuti, apa yang menjadi tuntutan DPN dan akan berita seperti apa perkembangannya,” kata Lasro Simbolon Kasi Datun Kejatisu.
Seperti diketahui, tindakan perusahaan yang menggelapkan dana atau iuran BPJS Ketenagakerjaan adalah sebuah tindak pidana yang melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi berat berupa penjara dan denda.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), perusahaan atau pemberi kerja yang tidak menyetorkan iuran yang telah dipotong dari gaji karyawan dapat dikenakan:
- Pidana Penjara: Paling lama 8 tahun.
- Denda: Maksimal Rp1 miliar.
- Sanksi Administratif: Berupa teguran tertulis, denda, hingga tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu.
Modus Penggelapan yang sering terjadi beberapa tindakan perusahaan yang masuk kategori pelanggaran hukum meliputi:
- Pemotongan Tanpa Penyetoran: Gaji karyawan dipotong setiap bulan, namun dana tersebut tidak disetorkan ke pihak BPJS Ketenagakerjaan.
- Pendaftaran Sebagian: Hanya mendaftarkan sebagian karyawan atau melaporkan upah yang lebih rendah dari aslinya untuk mengurangi nominal iuran.
- Penunggakan Iuran: Perusahaan menahan setoran iuran dalam waktu lama untuk kepentingan operasional perusahaan sendiri.
- Hak Pekerja Hak Normatif: BPJS Ketenagakerjaan adalah hak normatif pekerja yang dijamin undang-undang. Perusahaan tidak berhak menahan atau menghambat akses pekerja terhadap manfaat BPJS dengan alasan apa pun, termasuk jika terjadi sengketa kerja atau pengunduran diri.
- Saldo Tidak Hangus: Saldo Jaminan Hari Tua (JHT) tetap menjadi milik pekerja dan tidak akan hangus meskipun pekerja berpindah perusahaan.
