STABAT (Langkatoday) – Kegiatan bertajuk “peningkatan kapasitas” yang digelar oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat di kawasan wisata Bukit Lawang menuai sorotan tajam. Pasalnya, acara yang dikemas dalam bentuk outbound ini diduga menelan anggaran hingga Rp300 juta, lengkap dengan fasilitas mewah seperti hotel dan resort.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kritik tajam disampaikan Abdul Rahim, Koordinator Lingkar Wajah Kemanusiaan (LAWAN) Institute Sumatera Utara, yang menyebut kegiatan tersebut sebagai “pelesiran” yang dibungkus rapi dalam istilah resmi.
“Ini bukan pelatihan. Ini pelesiran yang dibungkus outbound. Menggunakan anggaran pendidikan untuk kegiatan wisata semacam ini adalah penghinaan terhadap anak-anak yang sekolahnya rusak dan kekurangan fasilitas dasar,” ujar Rahim, Rabu (3/7).
Rahim menilai, istilah “peningkatan kapasitas” kerap digunakan sebagai kamuflase untuk menggelar kegiatan yang tak menyentuh persoalan inti dunia pendidikan. Ia mempertanyakan urgensi dan manfaat kegiatan semacam itu terhadap mutu belajar siswa.
“Kalau benar-benar mau meningkatkan kapasitas, lakukan di sekolah, libatkan siswa, dan fokus pada kualitas belajar. Bukan outbound di resort yang jauh dari realitas pendidikan,” tegasnya.
Sebagai aktivis sosial dan pendidikan, Rahim mengingatkan bahwa penggunaan anggaran seperti ini sangat bertentangan dengan prinsip good governance, apalagi Presiden Prabowo menekankan pentingnya efisiensi dan prioritas belanja publik.
“Presiden menekankan pembangunan infrastruktur sekolah. Tapi di Langkat, justru uang pendidikan dipakai untuk bersenang-senang. Ini bentuk ketidaktaatan yang mencolok terhadap arah kebijakan nasional,” kata Rahim.
Ia juga menyayangkan lemahnya fungsi pengawasan DPRD dan aparat penegak hukum yang hingga kini belum menunjukkan sikap tegas terhadap dugaan penyimpangan tersebut.
“Kalau dibiarkan, praktek semacam ini bisa menyebar. Hari ini di Langkat, besok bisa di Deli Serdang, Asahan, bahkan seluruh Sumut,” ujarnya.
LAWAN Institute pun mendesak Inspektorat dan Aparat Penegak Hukum (APH) untuk segera melakukan audit menyeluruh, termasuk menelusuri aliran dana, mekanisme kegiatan, hingga perusahaan rekanan yang diduga mengatur acara tersebut.
“Kita bicara tentang masa depan anak bangsa. Mereka butuh ruang kelas yang layak, bukan jadi korban manipulasi anggaran oleh birokrasi yang lebih sibuk berlibur ketimbang bekerja,” tutup Rahim.
