Biaya Retreat 1 Kepala Daerah Rp2.750.000 per Hari, Pakai Dana APBD

- Kontributor

Senin, 17 Februari 2025 - 12:15 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Traktir kopi buat penulis biar semangat
+ Traktir Kopi

Biaya Retreat 1 Kepala Daerah Rp2.750.000 per Hari, Pakai Dana APBD

JAKARTA (Langkatoday)Pemerintah bakal menggelar pembekalan atau retreat untuk 503 kepala daerah hasil Pilkada Serentak 2024. Retreat akan digelar di Lembah Akademi Militer (Akmil), Kota Magelang, Jawa Tengah pada 21-28 Februari 2025.

Kegiatan tersebut akan dibiayai negara. Kira-kira, berapa ongkos yang akan ditanggung APBN atas pelaksanaan retreat kepala daerah tersebut?

Merujuk Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 200.5/628/SJ, ada dua jenis biaya yang dikeluarkan negara. Pertama, biaya penyelenggaraan dan pembelajaran orientasi yang ditanggung Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Lalu, ada biaya yang didanai APBD masing-masing daerah, meliputi akomodasi dan konsumsi hingga seragam. Setiap pemda diminta menyetor Rp22 juta untuk keperluan-keperluan itu selama delapan hari yang berarti per hari dikenakan Rp2.750.000.

Baca Juga:  Bersama MPI, Pemkab Langkat Perkuat Program Pendidikan, Kesehatan, dan Kepedulian Sosial

Baru-baru ini, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menerbitkan Surat Edaran Nomor 200.5/692/SJ yang memuat semua biaya pembekalan kepala daerah ditanggung oleh Kemendagri.

Jika merujuk surat edaran sebelumnya, ongkos yang ditanggung APBN bisa mencapai Rp11,06 miliar, dengan asumsi 503 kepala daerah dikali Rp22 juta.

Namun, asumsi hitungan hanya mencakup biaya keperluan para kepala daerah selama delapan hari yang meliputi penginapan, makan hingga seragam. Ongkos Rp11,06 miliar belum termasuk biaya penyelenggaraan dan pembelajaran orientasi yang dari awal ditanggung Kemendagri, serta biaya lainnya terkait acara pembekalan.

Baca Juga:  Prabu Sumut Dukung FPAN, Siap Turun Aksi Desak BPJS Ketenagakerjaan Jalankan LHP Ombudsman

Sebelumnya, Wamendagri Bima Arya Sugiarto mengatakan kegiatan ini sebenarnya sudah melalui efisiensi. Menurutnya, selama ini retreat kepala daerah dilakukan terpisah dan bisa sampai dua bulan.

“Dipadatkan dan dibuat lebih efisien. Biaya sedang disesuaikan agar sesuai dengan kebijakan efisiensi,” ucap Bima kepada awak media, Rabu (12/2).

Follow WhatsApp Channel langkatoday.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Jalan Alternatif Langkat-Karo Longsor Lagi, Bus Pariwisata Diminta Cari Jalur Lain
Bareskrim Ungkap Jaringan Judi Online Manfaatkan Spam Komentar Media Sosial
Langkat Belajar ke Semarang, Perkuat Kebijakan Kabupaten Layak Anak
Kebakaran Pabrik PT Evyap di KEK Sei Mangkei, Tiga Pekerja Tewas
103 Siswa Diktukba Polri Ikuti Outbound di Langkat, Diperkenalkan Sejarah Bukit Kerangan
Warga Langkat Keluhkan Perpanjangan SIM A Umum, B1 dan B2 Harus ke Tanjung Morawa
Wamen Komdigi: Film Bisa Jadi Medium Literasi Bahaya Pinjol Ilegal
Api Karhutla Bergerak hingga Sekunder C, Pemadaman di Kubu Raya Diperkuat

Berita Terkait

Jumat, 4 September 2026 - 23:59 WIB

Jalan Alternatif Langkat-Karo Longsor Lagi, Bus Pariwisata Diminta Cari Jalur Lain

Jumat, 4 September 2026 - 11:20 WIB

Bareskrim Ungkap Jaringan Judi Online Manfaatkan Spam Komentar Media Sosial

Jumat, 4 September 2026 - 03:06 WIB

Langkat Belajar ke Semarang, Perkuat Kebijakan Kabupaten Layak Anak

Kamis, 3 September 2026 - 17:33 WIB

Kebakaran Pabrik PT Evyap di KEK Sei Mangkei, Tiga Pekerja Tewas

Kamis, 3 September 2026 - 11:57 WIB

103 Siswa Diktukba Polri Ikuti Outbound di Langkat, Diperkenalkan Sejarah Bukit Kerangan

Berita Terbaru