Medan, Langkatoday.com – Dukungan terhadap rencana aksi yang diinisiasi Forum Pemerhati Aparatur Negara (FPAN) terus menguat. Kali ini, sikap tegas datang dari Ketua Persatuan Buruh (Prabu) Sumatera Utara, M. Rasyid Nasution, yang menyatakan siap berada di garda depan bersama FPAN untuk mendesak pelaksanaan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara.
Saat ditemui di Kantor Sekretariat Prabu di jalan Stadion No. 1 Medan, Rasyid menegaskan bahwa pihaknya mendukung penuh langkah Ketua FPAN, Reza Nasution, dalam mendorong akuntabilitas BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan Kota yang hingga kini belum menjalankan rekomendasi Ombudsman terkait pencairan Jaminan Hari Tua (JHT) bagi PPPK Paruh Waktu.
Menurutnya, persoalan ini bukan sekadar administratif, melainkan telah menyentuh aspek fundamental hak pekerja yang dilindungi oleh undang-undang. Ia menilai, sikap tidak responsif terhadap rekomendasi Ombudsman menunjukkan lemahnya komitmen terhadap prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
“Ketika lembaga negara seperti Ombudsman sudah mengeluarkan LHP, maka itu bukan sekadar saran, tetapi bentuk koreksi atas dugaan maladministrasi yang wajib ditindaklanjuti. Mengabaikannya sama saja dengan mengabaikan hak-hak pekerja,” tegas Rasyid dalam keterangannya Rabu ( 18/3).
Ia juga menyoroti adanya ketidakkonsistenan dalam kebijakan pencairan JHT yang dinilai menimbulkan ketidakadilan di kalangan pekerja. Menurutnya, perbedaan perlakuan terhadap peserta dalam kondisi yang sama merupakan bentuk diskriminasi yang tidak dapat dibenarkan.
Lebih lanjut, Rasyid memastikan bahwa Prabu Sumut siap mengerahkan massa untuk bergabung dalam aksi unjuk rasa apabila dalam waktu dekat tidak ada langkah konkret dari BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan Kota.
“Kami siap turun aksi. Ini adalah bentuk perjuangan untuk memastikan hak buruh tidak diabaikan oleh sistem. Jika tidak ada itikad baik, maka tekanan publik melalui aksi adalah langkah yang sah dan konstitusional,” pungkasnya.
Dengan dukungan dari elemen buruh, potensi gelombang aksi diperkirakan semakin besar. Tekanan publik kini mengarah pada BPJS Ketenagakerjaan agar segera menjalankan rekomendasi Ombudsman demi menghindari eskalasi konflik yang lebih luas.
