STABAT, Langkatoday.com – Banjir seolah menjadi persoalan yang tak kunjung usai bagi masyarakat Desa Sekoci, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Dalam rentang waktu 12 Oktober hingga 13 November 2026, desa tersebut dilaporkan telah mengalami banjir sebanyak 10 kali. Frekuensi banjir yang begitu tinggi membuat warga mulai lelah menghadapi bencana yang terus berulang.
Bukan hanya rumah yang terendam, banjir juga mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat, menghambat pekerjaan, bahkan menyebabkan anak-anak kehilangan kesempatan untuk mengikuti kegiatan belajar di sekolah.
Salah seorang warga Dusun Sidodadi, Suriadi, mengungkapkan bahwa banjir yang berulang kali melanda desanya telah membuat masyarakat hampir putus asa. Ia menyebut, dalam kurun waktu belum genap dua bulan, wilayah tempat tinggalnya sudah 10 kali dilanda banjir.
Kondisi tersebut semakin memprihatinkan karena setiap kali air surut, masyarakat harus kembali membersihkan rumah dan lingkungan, sebelum akhirnya bersiap menghadapi banjir berikutnya.
Persoalan ini memunculkan pertanyaan mendasar: mengapa Desa Sekoci begitu rentan terhadap banjir, dan sampai kapan masyarakat harus hidup dalam ancaman bencana yang sama?
Secara geografis, Desa Sekoci berada di Kecamatan Besitang yang memiliki keterkaitan dengan aliran Sungai Besitang. Ketika hujan deras mengguyur wilayah hulu, air mengalir melalui jaringan sungai menuju kawasan yang lebih rendah. Jika debit air melampaui kapasitas sungai, luapan dapat memasuki permukiman dan lahan di sekitarnya.
Persoalan ini tidak semata-mata berkaitan dengan hujan yang turun di sekitar desa. Kondisi sungai, daya tampung aliran, keadaan daerah aliran sungai (DAS), serta pengaruh pasang air laut di wilayah muara juga berpotensi memengaruhi tingkat keparahan banjir.
Dalam sejumlah pemberitaan mengenai banjir Besitang pada 2026, pendangkalan Sungai Besitang turut menjadi sorotan. Sedimentasi dapat mengurangi kapasitas sungai dalam menampung dan mengalirkan air. Ketika kondisi tersebut bertepatan dengan hujan berintensitas tinggi, potensi luapan sungai menjadi semakin besar.
Selain itu, pasang air laut di kawasan muara dapat memperlambat aliran sungai menuju laut. Apabila terjadi bersamaan dengan meningkatnya debit dari hulu, air berpotensi tertahan lebih lama dan memperparah genangan di wilayah terdampak.
Persoalan Banjir Tidak Cukup Diselesaikan dengan Evakuasi
Di tengah kondisi yang terus berulang, pemerintah melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Langkat memang terlihat cepat mengerahkan personel tim penyelamat (rescue) untuk membantu masyarakat yang terdampak.
Evakuasi warga, pertolongan darurat, penyaluran bantuan logistik, hingga pelayanan kesehatan merupakan langkah penting yang harus dilakukan ketika banjir terjadi. Kehadiran petugas di lapangan patut diapresiasi karena menyangkut keselamatan masyarakat.
Namun, ada persoalan yang jauh lebih mendasar dan kini menjadi kebutuhan utama masyarakat Desa Sekoci: bagaimana agar desa mereka tidak terus-menerus dilanda banjir?
Masyarakat tentu tidak ingin setiap hujan deras datang, mereka harus kembali bersiap mengungsi, menyelamatkan barang-barang, membersihkan rumah, dan menghentikan aktivitas mencari nafkah.
Pertolongan darurat memang dibutuhkan, tetapi masyarakat juga berhak mendapatkan kepastian mengenai upaya pencegahan dan penanganan banjir dalam jangka panjang.
Hingga Jumat, (13/11) solusi permanen yang konkret dan terukur untuk mengatasi banjir berulang di Desa Sekoci belum terlihat secara nyata.
Belum ada kepastian kepada masyarakat mengenai kapan normalisasi Sungai Besitang akan dilaksanakan, bagaimana penanganan kawasan hulu, maupun langkah terpadu untuk memperbaiki sistem aliran air di wilayah tersebut.
Persoalan ini juga bukan hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Langkat. Mengingat Sungai Besitang dan kawasan daerah aliran sungainya berkaitan dengan kewenangan serta pengelolaan lintas wilayah dan instansi, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat perlu mengambil bagian dalam penyelesaian persoalan tersebut.
Sementara itu, perhatian dan respons para wakil rakyat yang duduk di lembaga legislatif, baik di tingkat kabupaten, provinsi maupun pusat, juga perlu dipertanyakan.
Aspirasi masyarakat yang berulang kali menghadapi banjir seharusnya menjadi perhatian serius untuk diperjuangkan melalui fungsi pengawasan, penganggaran, dan penyampaian aspirasi kepada pemerintah.
Sebelumnya, tuntutan normalisasi Sungai Besitang telah disuarakan masyarakat. Bahkan, persoalan tersebut disebut telah diusulkan kepada pemerintah pusat. Namun, hingga kini realisasi penanganan yang memberikan kepastian kepada masyarakat masih dinantikan.
Perkebunan Sawit dan Kerusakan DAS Perlu Ditelusuri
Persoalan banjir di Desa Sekoci juga tidak bisa dilepaskan dari kondisi bentang alam di sekitarnya. Hamparan perkebunan kelapa sawit terlihat luas mengelilingi sejumlah kawasan permukiman.
Pemandangan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai hubungan antara perubahan tutupan lahan, kondisi alur air, dan meningkatnya risiko banjir di kawasan tersebut.
Secara hidrologis, perubahan tutupan vegetasi, pemadatan tanah, serta perubahan atau penyumbatan saluran alami dapat memengaruhi peresapan dan aliran air. Pembukaan lahan juga dapat meningkatkan risiko erosi dan sedimentasi apabila tidak dikelola dengan baik.
Identitas perusahaan yang mengelola perkebunan di sekitar Desa Sekoci, batas lahan, serta kondisi aliran air di dalam maupun di sekitar perkebunan juga perlu ditelusuri.
Pemeriksaan tersebut penting untuk memastikan apakah alur air alami tetap berfungsi dan apakah terdapat perubahan tata guna lahan yang memengaruhi aliran banjir.
Jangan Biarkan Masyarakat Terus Menjadi Korban Banjir Berulang
Banjir yang telah terjadi sebanyak 10 kali dalam rentang 12 Oktober hingga 13 November 2026 seharusnya menjadi alarm serius bagi seluruh pemangku kebijakan.
Pemerintah Kabupaten Langkat perlu mendorong koordinasi konkret dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, pemerintah pusat, serta instansi teknis terkait, khususnya Balai Wilayah Sungai Sumatera II, untuk menyusun langkah penanganan Sungai Besitang dan kawasan DAS secara menyeluruh.
Normalisasi sungai, evaluasi sedimentasi, pemulihan kawasan hulu, pemeriksaan saluran air, hingga pembangunan sistem peringatan dini perlu dikaji berdasarkan kebutuhan dan kondisi teknis di lapangan.
Masyarakat Desa Sekoci tidak hanya membutuhkan kehadiran pemerintah ketika air sudah memasuki rumah mereka. Lebih dari itu, masyarakat membutuhkan pemerintah yang hadir sebelum banjir datang, melalui kebijakan pencegahan dan penanganan yang benar-benar memberikan hasil.
Sepuluh kali banjir dalam kurun waktu sekitar satu bulan bukan lagi persoalan yang bisa dipandang sebagai kejadian alam biasa. Ini merupakan persoalan berulang yang membutuhkan evaluasi serius, koordinasi lintas pemerintahan, dan keberanian mengambil kebijakan.
Jangan sampai setiap kali banjir datang, masyarakat hanya disuguhi pemandangan petugas melakukan evakuasi, bantuan logistik dibagikan, kemudian semuanya kembali berjalan seperti biasa setelah air surut.
Sebab, bagi warga Desa Sekoci, keberhasilan pemerintah bukan hanya diukur dari seberapa cepat tim penyelamat datang ketika banjir terjadi, tetapi juga dari seberapa serius pemerintah bekerja agar banjir tidak terus berulang dan masyarakat dapat hidup dengan aman.
Editor : Fadli
Komentar