Medan, Langkatoday.com – Pemerintah Kabupaten Langkat menegaskan komitmennya untuk mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabanjir, sekaligus memastikan bantuan bagi masyarakat terdampak dapat segera disalurkan secara tepat sasaran.
Komitmen tersebut disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Langkat Tiorita Br. Surbakti saat mengikuti rapat koordinasi bersama Forum Masyarakat Korban Bencana Banjir (FMKBB) Kabupaten Langkat dan Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Nasional di Kantor Gubernur Sumatera Utara, Medan, Selasa (14/7).
Dalam rapat itu, Tiorita didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Langkat H. Amril. Pertemuan juga dihadiri Kepala Posko Nasional Satgas PRR Pascabencana Irjen Pol. Wahyu Bintono Hari Bawono, yang memberikan arahan mengenai percepatan penanganan pascabencana agar proses rehabilitasi maupun penyaluran bantuan dapat segera direalisasikan sesuai ketentuan.
Menurut Wahyu, keberhasilan rehabilitasi dan rekonstruksi tidak hanya bergantung pada pemerintah pusat, tetapi juga membutuhkan koordinasi yang kuat antara pemerintah daerah, instansi terkait, dan seluruh pemangku kepentingan.
“Sinergi yang baik akan mempercepat setiap tahapan penanganan sehingga bantuan dapat diterima masyarakat secara tepat sasaran,” ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Plt Bupati Langkat menegaskan bahwa pemerintah daerah terus membangun koordinasi dengan pemerintah pusat agar seluruh proses pemulihan pascabanjir dapat berjalan lebih cepat.
“Pemerintah Kabupaten Langkat akan terus mengawal percepatan penanganan pascabencana sehingga masyarakat korban banjir memperoleh kepastian terhadap proses rehabilitasi maupun penyaluran bantuan yang menjadi hak mereka,” kata Tiorita.
Ia juga memastikan seluruh tahapan pelaksanaan program akan dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Sementara itu, perwakilan FMKBB Kabupaten Langkat, Said Abdullah dan Dodi Wijaya, menyampaikan komitmennya untuk terus mengawal proses pemulihan pascabanjir sekaligus menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah.
Dalam forum tersebut, FMKBB menyoroti pentingnya percepatan proses verifikasi dan validasi data penerima bantuan agar warga yang memenuhi persyaratan segera memperoleh bantuan rehabilitasi rumah maupun bentuk bantuan lainnya.
Menurut mereka, percepatan pendataan menjadi kunci agar penyaluran bantuan berjalan tepat sasaran, transparan, dan memenuhi rasa keadilan bagi seluruh masyarakat terdampak.
Rapat koordinasi berlangsung dalam suasana terbuka dan konstruktif. Seluruh peserta sepakat memperkuat koordinasi lintas sektor guna mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pascabanjir di Kabupaten Langkat, sehingga proses pemulihan kehidupan masyarakat serta aktivitas ekonomi di wilayah terdampak dapat segera kembali normal.
