STABAT, Langkatoday.com – Pemerintah Kabupaten Langkat memproyeksikan pendapatan daerah sebesar Rp2,04 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Tahun Anggaran 2027.
Proyeksi tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Langkat dengan agenda penyampaian Nota Keuangan R-APBD 2027 sekaligus pandangan umum fraksi-fraksi DPRD, di Ruang Rapat Paripurna Kantor DPRD Langkat, Kamis (12/11).
Rapat dihadiri Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Langkat, Tiorita Br. Surbakti, S.H., dan dipimpin Ketua DPRD Langkat, Sribana. Turut hadir para wakil ketua dan anggota DPRD, unsur Forkopimda Plus, Sekretaris Daerah, kepala perangkat daerah, serta camat se-Kabupaten Langkat.
Dalam Nota Keuangan yang disampaikan, pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp2.042.939.286.280. Jumlah tersebut terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp342.330.925.525 dan pendapatan transfer sebesar Rp1.700.608.360.755.
Dengan komposisi tersebut, pendapatan transfer masih menjadi sumber terbesar penerimaan daerah, yakni sekitar 83,2 persen dari total proyeksi pendapatan. Sementara kontribusi PAD diperkirakan sekitar 16,8 persen.
PAD bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah. Untuk meningkatkan penerimaan, Pemkab Langkat menyatakan akan mendorong intensifikasi dan ekstensifikasi pajak serta retribusi daerah.
Sementara itu, belanja daerah dalam R-APBD 2027 direncanakan sebesar Rp2.036.189.286.280. Anggaran tersebut diarahkan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan dasar masyarakat, terutama sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan jaminan sosial.
Belanja daerah tersebut terdiri atas Belanja Operasi sebesar Rp1.699.099.508.355, Belanja Modal Rp112.876.550.702, Belanja Tidak Terduga Rp9.383.500.000, serta Belanja Transfer Rp214.829.727.223.
Belanja Operasi mencakup belanja pegawai, barang dan jasa, hibah, serta bantuan sosial. Adapun Belanja Modal dialokasikan untuk mendukung pembangunan dan pengadaan aset daerah, termasuk tanah, gedung dan bangunan, jalan, jaringan, serta infrastruktur lainnya.
Selanjutnya, Belanja Tidak Terduga disiapkan untuk mengantisipasi kebutuhan mendesak dan keadaan darurat yang tidak dapat diprediksi. Sementara Belanja Transfer terdiri atas belanja bagi hasil dan bantuan keuangan.
Pada sisi pembiayaan, penerimaan pembiayaan daerah direncanakan nihil, sedangkan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp6,75 miliar dialokasikan untuk penyertaan modal daerah.
Dengan proyeksi pendapatan sebesar Rp2,04 triliun dan belanja sekitar Rp2,03 triliun, terdapat selisih lebih pendapatan terhadap belanja sebesar Rp6,75 miliar. Selisih tersebut digunakan untuk membiayai penyertaan modal daerah sehingga struktur R-APBD 2027 berada dalam posisi berimbang.
Setelah penyampaian Nota Keuangan, rapat dilanjutkan dengan penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Langkat terhadap Ranperda APBD 2027.
Pandangan umum fraksi menjadi bagian dari proses pembahasan anggaran. Melalui agenda tersebut, masing-masing fraksi menyampaikan masukan, saran, dan catatan terhadap arah kebijakan serta prioritas belanja yang direncanakan pemerintah daerah.
Masukan tersebut selanjutnya menjadi bahan pembahasan antara pihak eksekutif dan legislatif melalui mekanisme yang berlaku sebelum Ranperda APBD ditetapkan menjadi peraturan daerah.
Penyusunan Nota Keuangan R-APBD 2027 mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Melalui tahapan pembahasan tersebut, Pemkab Langkat berharap APBD 2027 dapat disusun secara terarah, transparan, dan akuntabel serta mampu mendukung pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat.
Editor : Fadli
Komentar