Jakarta, Langkatoday.com – Pemerintah Kabupaten Langkat terus berupaya mempercepat realisasi bantuan bagi masyarakat yang terdampak banjir.
Komitmen tersebut ditunjukkan langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Langkat, Tiorita Br. Surbakti, SH, yang melakukan audiensi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) RI serta Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (Satgas PRR) di Jakarta, Selasa (4/8).
Dalam kunjungan tersebut, Tiorita didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Langkat H. Amril, S.Sos., M.AP, bersama perwakilan masyarakat terdampak banjir yang tergabung dalam Aliansi Menjemput Keadilan dan Forum Masyarakat Korban Bencana Banjir (FMKBB) Kabupaten Langkat.
Menurut Tiorita, langkah tersebut merupakan bentuk keseriusan Pemerintah Kabupaten Langkat dalam memastikan bantuan pemerintah pusat dapat segera diterima masyarakat yang telah lama menantikan kepastian.
“Kami berharap seluruh proses penyaluran bantuan, baik jaminan hidup, bantuan stimulan maupun bantuan isi hunian, dapat segera direalisasikan sehingga masyarakat terdampak banjir bisa segera merasakan manfaatnya,” ujar Tiorita.
Ribuan Data Telah Diverifikasi
Audiensi pertama berlangsung di Kantor BPS RI. Dalam pertemuan itu, rombongan diterima Plt. Direktur Statistik Ketahanan Sosial Budi Santoso bersama Direktur Sistem Informasi Statistik Joko Parmiyanto.
BPS RI memaparkan hasil verifikasi terhadap usulan data masyarakat terdampak banjir di Kabupaten Langkat.
Dari total 73.721 data yang diajukan, sebanyak 62.593 Nomor Induk Kependudukan (NIK) telah dinyatakan valid. Sementara 11.128 NIK lainnya masih memerlukan perbaikan karena ditemukan sejumlah kendala administratif, seperti data ganda, NIK kosong maupun format yang belum sesuai.
Data yang telah dinyatakan valid selanjutnya akan menjadi dasar bagi kementerian dan lembaga terkait dalam proses penyaluran berbagai bentuk bantuan kepada masyarakat terdampak.
Menanggapi masih adanya data yang belum valid, Tiorita memastikan Pemerintah Kabupaten Langkat segera melakukan penyempurnaan agar seluruh warga yang memenuhi syarat tidak kehilangan haknya.
“Kami akan segera melengkapi data yang masih bermasalah agar dapat kembali diverifikasi oleh BPS RI sehingga seluruh masyarakat yang berhak bisa memperoleh bantuan,” katanya.
Bantuan Diperkirakan Cair Dua Bulan Lagi
Usai dari BPS RI, rombongan melanjutkan audiensi ke Kantor Kementerian Dalam Negeri untuk bertemu Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (PRR).
Dalam pertemuan tersebut, Satgas PRR menyampaikan bahwa usulan bantuan bagi korban banjir Kabupaten Langkat kini telah memasuki tahap ke-11.
Apabila seluruh proses administrasi dan validasi berjalan sesuai rencana, bantuan diperkirakan mulai direalisasikan dalam waktu sekitar dua bulan ke depan.
Informasi tersebut disambut positif oleh perwakilan masyarakat korban banjir.
Salah seorang perwakilan korban, Siska Novianti, mengaku masyarakat merasa lebih tenang setelah memperoleh penjelasan langsung dari BPS RI dan Satgas PRR mengenai perkembangan proses penyaluran bantuan.
“Kami mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Langkat yang telah memfasilitasi pertemuan ini. Masyarakat akhirnya mendapat kepastian mengenai perkembangan usulan bantuan yang selama ini dinantikan,” ujarnya.
DPRD Turut Mengawal
Dalam rangkaian audiensi tersebut turut hadir sejumlah anggota DPRD Kabupaten Langkat dari Komisi II, yakni Juriah, Jhon Binsar Ketaren, Meja Sembiring, Eddy Wijaya, Samsul Rizal, dan Martono.
Pemerintah Kabupaten Langkat menegaskan akan terus mengawal seluruh proses hingga bantuan benar-benar diterima masyarakat, sekaligus memastikan tidak ada warga terdampak yang kehilangan hak akibat persoalan administrasi maupun validasi data.
