JAKARTA (Langkatoday) – Penugasan Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk mengamankan Kejaksaan Tinggi (Kejati) dan Kejaksaan Negeri (Kejari) di seluruh wilayah Indonesia sebagai isyarat bahwa negara tengah menghadapi situasi darurat dalam pemberantasan korupsi.
Menurut pengamat politik Rocky Gerung, meski langkah ini menuai kontroversi dan menimbulkan keresahan publik, kehadiran militer bisa dipahami jika dalam kedaruratan.
“Kehadiran TNI jaga kantor Kejaksaan itu ikut meresahkan karena banyak kemudian menganggap bahwa ia bukan fungsi TNI di situ,” kata Rocky lewat kanal YouTube miliknya, Kamis (15/5).
Menurut Rocky, munculnya TNI dalam skema pengamanan Kejaksaan bisa menjadi indikator bahwa ada persoalan besar yang ingin segera ditangani oleh pemerintahan baru di bawah Presiden Prabowo Subianto.
Akademisi yang akrab disapa RG itu menyebut, langkah ini bisa dimaknai sebagai upaya mempercepat agenda bersih-bersih negara yang selama ini mandek.
“Bahwa dalam proses penentuan kedaruratan itu bisa saja ada kepentingan kelompok elite tertentu, itu soal lain. Tapi naluri publik sekarang menginginkan percepatan,” kata Rocky.
Rocky lantas mengkritik pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo yang sebelumnya berulang kali menyatakan komitmen terhadap pemberantasan korupsi, namun justru diikuti oleh memburuknya indeks persepsi korupsi..
Bahkan, dalam sebuah laporan internasional, Jokowi disebut sebagai salah satu “koruptor terbaik” oleh Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).
Dengan konteks tersebut, Rocky mengajak publik untuk menilai langkah Prabowo menempatkan TNI di titik-titik strategis sebagai respons terhadap kebutuhan mendesak masyarakat.
“Ini langkah baru yang sangat kontroversial tetapi mesti diperlihatkan atau dalam bahasa satire saya katakan, air keruh itu memang mesti diaduk-aduk supaya terlihat nanti atau siapa, apa yang ngambang, setelah air keruh diaduk presiden,” pungkasnya. (rel)
