Medan, Langkatoday.com – PT Pelindo (Persero) kini tengah menjadi sorotan tajam setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI mengungkap adanya potensi kerugian besar pada sejumlah Proyek Strategis Nasional (PSN). Meski berstatus BUMN besar, Pelindo disinyalir terus menanggung beban investasi yang tidak kunjung memberikan imbal hasil sesuai target.
Dua proyek besar di wilayah Sumatera Utara, yakni Pelabuhan Kuala Tanjung dan Kawasan Industri Kuala Tanjung (KIKT), menjadi bagian dari daftar investasi yang dinilai “merah” oleh BPK.
Jalan Tol Cibitung Cilincing: Beban Bunga Lebih Besar dari Pendapatan
Temuan paling mencolok berada pada proyek Jalan Tol Cibitung Cilincing (JTCC). BPK menyebut PT Pelindo berpotensi mengalami kerugian minimal Rp470,7 miliar. Ironisnya, sejak beroperasi pada April 2023 hingga November 2024, pendapatan dari tol ini belum mampu menutupi pembayaran beban bunga pinjaman.
Kondisi ini membuat BPK meminta jajaran direksi Pelindo segera berkoordinasi dengan pemegang saham untuk mencari langkah strategis guna mencegah kebocoran anggaran yang lebih dalam.
Sorotan Tajam untuk Pelabuhan Kuala Tanjung
Di Sumatera Utara, nasib Pelabuhan Kuala Tanjung yang dioperasikan oleh PT Prima Multi Terminal (PT PMT) juga memprihatinkan. Dengan biaya investasi mencapai Rp3,5 triliun, kinerja operasional pelabuhan ini hampir tidak pernah memenuhi target Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP).
Berdasarkan laporan BPK, meskipun PT PMT mulai membukukan laba pada 2023 dan 2024, keuntungan tersebut ternyata didapat dari operasional Terminal Belawan, bukan murni dari Terminal Kuala Tanjung. Secara akumulasi, kerugian pengoperasian Terminal Kuala Tanjung sejak 2019 hingga 2024 ditaksir mencapai Rp1,06 triliun.
Kawasan Industri Kuala Tanjung (KIKT) Belum Memberikan Hasil
Tak hanya pelabuhan, pembangunan Kawasan Industri Kuala Tanjung (KIKT) juga dinilai tidak sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan. BPK mengungkapkan bahwa lahan yang telah dibebaskan hingga kini belum mampu memberikan imbal hasil (return) bagi perusahaan.
Nasib serupa juga menimpa Pelabuhan Kijing di Kalimantan Barat, di mana aktivitas bongkar muat petikemas belum bisa berjalan maksimal dan tidak memenuhi target studi kelayakan.
Dewan Komisaris Sudah Beri Peringatan
Masalah ini sejatinya telah menjadi perhatian Dewan Komisaris PT Pelindo. Notulen rapat internal menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2023-2024, komisaris telah berulang kali memberikan masukan kepada Direksi untuk membenahi kinerja pengelolaan PSN tersebut. Namun, realita di lapangan menunjukkan perbaikan belum berjalan signifikan.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak manajemen PT Pelindo belum memberikan konfirmasi atau keterangan resmi terkait temuan BPK yang dipublikasikan pada awal Februari 2026 ini. Publik kini menanti langkah tegas pemerintah untuk membenahi tata kelola BUMN pelabuhan tersebut agar investasi negara tidak terbuang percuma.
