Jakarta, Langkatoday.com – Suasana politik nasional memanas setelah Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo melayangkan kritik pedas terhadap Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo.
Gatot menilai pernyataan Kapolri terkait posisi Polri sebagai bentuk pembangkangan serius terhadap konstitusi dan sinyal bahaya bagi demokrasi.
Kemarahan Gatot dipicu oleh pernyataan Listyo Sigit dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR RI, yang menyebut akan mempertahankan struktur Polri langsung di bawah Presiden “sampai titik darah penghabisan.”
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Bahasa Intimidasi, Bukan Pengabdian”
Gatot Nurmantyo menilai diksi “titik darah penghabisan” yang digunakan Kapolri bukanlah cerminan pengabdian, melainkan bentuk tekanan kekuasaan.
“Alarm darurat demokrasi berbunyi keras. Itu bahasa konflik, bahasa tekanan kekuasaan, bahasa intimidasi. Artinya Kapolri sedang menguji batas kewenangan Presiden. Pesannya jelas: jangan sentuh struktur Polri,” ujar Gatot dengan nada tinggi.
Gatot bahkan merinci bahwa ini merupakan puncak dari tiga kali pembangkangan kebijakan negara oleh Kapolri, mulai dari pembentukan tim reformasi tandingan hingga penerbitan Peraturan Kepolisian (Perpol) No. 10 yang dinilai membatasi ruang koreksi hukum.
Singgung Harga Diri Presiden Prabowo
Lebih lanjut, Gatot mengingatkan Kapolri agar tidak meremehkan posisi Presiden Prabowo Subianto sebagai pimpinan tertinggi. Ia menegaskan bahwa latar belakang militer Presiden harus dihormati.
“Dia kira Pak Prabowo itu boneka? Presiden kita itu mantan Danjen Kopassus, mantan Pangkostrad. Jangan dianggap boneka!” tegas Gatot. Ia menambahkan bahwa kritik ini ia sampaikan demi kecintaannya pada institusi Polri, namun ia menyayangkan sikap personal Jenderal Listyo Sigit yang dianggap merusak nama baik Korps Tribrata.
Kapolri: “Lebih Baik Jadi Petani Daripada di Bawah Menteri”
Di sisi lain, Kapolri Jenderal Listyo Sigit tetap pada pendiriannya. Ia menegaskan bahwa posisi Polri di bawah Presiden adalah yang paling ideal guna menghindari adanya “matahari kembar” dalam birokrasi keamanan.
Listyo Sigit bahkan secara ekstrem menolak wacana penempatan Polri di bawah kementerian, meskipun ditawari jabatan menteri sekalipun.
“Kalau pun saya yang menjadi menteri kepolisian, saya lebih baik menjadi petani saja,” tegasnya di hadapan anggota dewan.
Polemik ini kini menjadi perhatian publik luas, mengingat perdebatan mengenai reposisi Polri terus bergulir di tengah transisi pemerintahan dan dinamika reformasi hukum nasional.
