Madina, Langkatoday.com – Bendahara Satuan Mahasiswa Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (Satma AMPI) Mandailing Natal, Muhammad Saleh menyoroti dugaan praktik tidak sehat di tubuh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Madina yang dinilai telah mengarah pada pembentukan “dinasti kekuasaan” dalam birokrasi.
Menurutnya, Kepala BKD (Kaban BKD) diduga menempatkan orang-orang terdekatnya pada posisi-posisi strategis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal.
Sementara itu, aparatur sipil negara (ASN) yang dianggap tidak sejalan atau tidak memiliki kedekatan justru dipindahkan ke wilayah terpencil tanpa alasan yang jelas dan objektif.
“Kami melihat adanya indikasi kuat praktik tidak profesional dalam penempatan jabatan. Orang-orang dekat justru mendapat posisi strategis, sedangkan yang tidak sejalan malah ‘dibuang’ ke pelosok. Ini sangat mencederai prinsip meritokrasi dalam birokrasi,” tegas Muhammad Saleh.
Ia menambahkan, kondisi ini berpotensi merusak tatanan pemerintahan yang seharusnya berjalan berdasarkan kompetensi, integritas, dan kinerja, bukan kedekatan personal maupun kepentingan kelompok tertentu.
Lebih lanjut, Saleh juga menyinggung adanya dugaan bahwa Kaban BKD tengah mempersiapkan langkah untuk mengejar posisi strategis sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Mandailing Natal. Hal ini dinilai semakin memperkuat kekhawatiran akan adanya konsolidasi kekuasaan di internal birokrasi.
“Jika benar ada ambisi untuk menduduki jabatan Sekda dengan pola seperti ini, tentu sangat berbahaya. Karena birokrasi akan dikendalikan oleh kepentingan segelintir orang, bukan untuk kepentingan masyarakat luas,” ujarnya.
Atas kondisi tersebut, Satma AMPI Madina mendesak Bupati Mandailing Natal untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja dan kebijakan di BKD, khususnya terkait mutasi dan promosi ASN.
“Kami meminta Bupati tidak tutup mata. Harus ada evaluasi total terhadap BKD agar netralitas dan profesionalisme ASN tetap terjaga. Jangan sampai birokrasi dijadikan alat kekuasaan pribadi,” tutup Saleh.
Satma AMPI menegaskan akan terus mengawal persoalan ini sebagai bagian dari komitmen menjaga tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berkeadilan di Kabupaten Mandailing Natal.
