 |
| Kolase foto antara Ketua KPK RI, Setyo Budiyanto (kiri) dan Gubernur Bobby Nasution. Istimewa/Hastara.id |
MEDAN (Langkatoday) – Ketua DPW Forum Alumni Badan Eksekutif Mahasiswa (FABEM) Sumatera Utara, Rinno Hadinata, secara tegas mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera memeriksa Gubernur Sumut, Bobby Nasution, atas dugaan keterlibatan dalam kasus korupsi yang menyeret mantan Kepala Dinas PUPR Sumut, Topan Ginting.
Desakan tersebut disampaikan Rinno dalam sebuah diskusi publik yang digelar di Medan, Jumat (25/7). Ia menilai lembaga antirasuah sudah memiliki cukup indikasi awal untuk menelusuri peran menantu Presiden RI ke-7 itu dalam berbagai proyek infrastruktur besar di Sumut.
“Kita mendukung pimpinan KPK untuk memeriksa dan menahan Bobby Nasution demi menjaga integritas lembaga antirasuah,” tegas Rinno.
Menurutnya, sederet proyek mencurigakan seperti revitalisasi Lapangan Merdeka Medan, pembangunan Stadion Teladan, Islamic Medan Center di Labuhan Deli, stadion mini Kebun Bunga, hingga proyek-proyek fisik lainnya dapat menjadi pintu masuk bagi KPK untuk membongkar jaringan korupsi yang diduga melibatkan nama-nama besar.
Pergeseran APBD Jadi Sinyal Bahaya
Rinno juga menyoroti fakta bahwa APBD Sumut mengalami pergeseran sebanyak enam kali hanya dalam tujuh bulan terakhir. Dinamika tersebut, menurutnya, bisa menjadi sinyal kuat adanya penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan anggaran.
“Sudah banyak temuan yang bisa menjerat Bobby Nasution dan para kroninya. Mustahil Bobby tidak tahu apa yang dilakukan Topan Ginting sejak menjabat di Medan hingga Sumut,” ujarnya menambahkan.
Pemeriksaan Gubernur, Perlu Nyali Pimpinan KPK
Secara hukum, penetapan tersangka terhadap kepala daerah membutuhkan persetujuan minimal tiga dari lima pimpinan KPK. Rinno berharap para pimpinan memiliki nyali dan komitmen integritas untuk mengambil langkah hukum tanpa tebang pilih.
“Ini soal keberanian. Kalau tiga dari lima pimpinan KPK sepakat, Bobby bisa langsung diperiksa. Jangan sampai KPK kehilangan kepercayaan publik karena ketidakberanian menindak elite,” tegas Rinno.
