Oleh: Redaksi Langkatoday.com
Stabat, Langkatoday.com – Karier Dr. Robby Rezeki, S.Pd., M.Pd. patut dicatat sebagai salah satu contoh perjalanan aparatur yang (meminjam istilah populer) cukup lengkap dan efisien.
Berawal dari dunia pendidikan sebagai guru di SMA Negeri Secanggang, beliau perlahan menapaki birokrasi hingga akhirnya, pada hari ini Rabu 24 Desember 2025 beliau dipercaya menduduki kursi strategis sebagai Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kabupaten Langkat.
Sebuah lompatan karier yang, tentu saja, layak diapresiasi.
Tidak semua orang memiliki kemampuan adaptasi secepat itu: dari mendidik siswa di ruang kelas, beralih ke jabatan struktural hingga fungsional di tingkat Provinsi, lalu dipercaya mengelola sektor perumahan dan kawasan permukiman yang penuh tantangan teknis, anggaran besar, serta risiko kebijakan.
Ini menunjukkan bahwa birokrasi kita semakin terbuka terhadap talenta lintas disiplin, sebuah kemajuan yang patut disyukuri.
Menariknya, kepercayaan tersebut hadir hampir bersamaan dengan semakin kuatnya jejaring sosial di lingkungan elite politik daerah.
Di tengah masyarakat Langkat, publik tentu tidak asing dengan fakta bahwa Dr. Robbi Rezeki kini memiliki hubungan kekeluargaan sebagai besan Ketua DPRD Langkat, Sribana Perangin-Angin. Hubungan yang, dalam budaya kita, sering dimaknai sebagai perekat silaturahmi dan stabilitas.
Barangkali inilah bentuk nyata dari harmonisasi eksekutif dan legislatif yang selama ini kerap didengungkan.
Secara normatif, tentu tidak ada yang keliru. Pelantikan dilakukan berdasarkan keputusan resmi bupati, lengkap dengan undangan berkop pemerintah daerah, mengikuti regulasi yang berlaku. Semua tampak rapi, prosedural, dan administratif, sebagaimana birokrasi seharusnya berjalan.
Hanya saja, masyarakat awam kadang memiliki cara berpikir yang lebih sederhana. Mereka cenderung bertanya bukan soal legalitas, melainkan soal rasa keadilan dan logika publik: apakah setiap ASN dengan latar belakang serupa memiliki peluang yang sama untuk melompat sejauh itu? Atau adakah “nilai tambah tak tertulis” yang bekerja lebih efektif daripada sekadar portofolio dan kompetensi?
Pertanyaan-pertanyaan semacam ini tentu tidak perlu dijawab dengan pernyataan defensif. Jawaban terbaik justru ada pada kinerja. Jika kelak sektor perumahan Langkat tertata lebih baik, kawasan kumuh berkurang signifikan, dan pelayanan publik makin terasa, maka publik akan dengan sendirinya menyimpulkan: jabatan itu memang jatuh ke tangan yang tepat.
Namun sebaliknya, bila masalah lama tetap mengendap, maka pujian hari ini bisa dengan mudah berubah menjadi catatan sejarah. Bahwa di suatu masa, karier birokrasi memang bisa melesat cepat, asal jalurnya cukup dekat dan hangat.
Di titik inilah publik menunggu. Bukan untuk menghakimi, melainkan untuk melihat: apakah jabatan ini lahir dari kepercayaan pada kapasitas, atau sekadar bukti bahwa relasi masih menjadi salah satu “kompetensi” paling menentukan dalam birokrasi daerah.
