STABAT, LANGKATODAY – Gelombang kekecewaan publik terhadap perilaku elit politik kembali mencuat setelah beredar video seorang anggota DPRD Kabupaten Langkat dari Partai Amanat Nasional (PAN) Rizki Rifai yang diduga tengah berfoya-foya, mempertontonkan kemewahan di ruang publik, Senin (27/10).
Menanggapi hal itu, Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Langkat (PB HIMALA) mengecam keras tindakan tersebut dan menyebutnya sebagai bentuk penghinaan terhadap penderitaan rakyat Langkat.
Ketua Umum PB HIMALA, M. Wahyu Hidayah, menyatakan bahwa tindakan itu tidak bisa ditoleransi dengan alasan apapun, sebab wakil rakyat bukan simbol kekuasaan, melainkan perwujudan nurani rakyat yang seharusnya hidup sederhana, bekerja keras, dan menjadi teladan moral.
“Ini bukan soal gaya hidup, ini soal moral dan empati. Saat rakyat Langkat masih berjuang memenuhi kebutuhan hidupnya, ada wakil rakyat yang sibuk bersenang-senang. Itu bukan cuma tidak etis — itu amoral,” tegas Wahyu.
Lebih lanjut, Wahyu menegaskan bahwa HIMALA tidak akan diam terhadap perilaku politik yang menjauh dari nilai keadilan dan kesederhanaan. Ia menyindir keras partai pengusung, PAN, agar tidak sekadar menegur secara normatif, tetapi benar-benar menegakkan disiplin moral sebagaimana instruksi tegas Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan (Zulhas), yang berulang kali menyerukan agar kader PAN menjauhi hidup hedon dan menjaga marwah partai.
“Pak Zulhas sudah jelas: kader yang mencoreng nama partai dan rakyat harus disanksi. Jadi jangan ada pembelaan. Kalau betul PAN konsisten dengan nilai-nilai amanat rakyat, maka pecat dan lakukan PAW. Jangan hanya bicara etika di podium tapi diam saat kader sendiri melanggar,” ucap Wahyu tajam.
Menurut PB HIMALA, tindakan seperti ini menandakan krisis moral di tubuh lembaga legislatif daerah. Banyak wakil rakyat lupa siapa yang mereka wakili, lupa untuk bersikap rendah hati, dan lupa bahwa jabatan adalah amanah, bukan fasilitas.
“Rakyat tidak butuh wakil yang pandai berfoto di pesta, rakyat butuh wakil yang tahu arti susah. Kalau anggota dewan lebih sibuk pamer harta daripada memperjuangkan nasib petani dan nelayan, itu tanda DPRD sedang kehilangan maknanya,” tambah Wahyu.
HIMALA juga mendesak Badan Kehormatan DPRD Langkat untuk tidak bersembunyi di balik alasan prosedural. Pemeriksaan harus terbuka, hasilnya harus diumumkan, dan rekomendasi sanksi harus jelas. Jika terbukti bersalah, maka pemberhentian melalui mekanisme PAW adalah jalan yang paling bermartabat.
“Langkat butuh pembaruan moral di tubuh DPRD-nya. Tidak ada lagi ruang untuk oknum yang memperdagangkan kehormatan rakyat demi kesenangan pribadi. Kalau tidak sanggup memikul beban moral jabatan, silakan mundur. Jangan menunggu dipecat,” pungkas Wahyu.
Sebagai organisasi mahasiswa daerah yang berpijak pada nilai perjuangan dan moral publik, PB HIMALA menegaskan komitmennya untuk terus menjadi pengawas nurani rakyat di Kabupaten Langkat.
“Kami bukan musuh pejabat, tapi kami musuh ketidakadilan. Kami bukan pembenci partai, tapi kami pembenci kemunafikan politik. HIMALA akan terus berdiri di barisan rakyat — sebab suara rakyat adalah suara moral yang tak bisa dibungkam,”
Di akhir pernyataannya, Ketua PB HIMALA menegaskan bahwa organisasi mahasiswa daerah akan terus mengawal setiap dinamika politik di Langkat agar tetap berpihak pada kepentingan rakyat, bukan pada kepentingan pribadi.
“Kursi dewan bukan tempat mencari kehormatan diri, tapi tempat menjaga kehormatan rakyat. Jika ada yang lupa akan hal itu, maka rakyat berhak mengingatkannya,” pungkasnya.
