JAKARTA (Langkatoday) – Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia tak mau ambil pusing soal anggaran Kementerian Pekerjaan Umum untuk IKN dipangkas karena terkena Inpres efisiensi anggaran.
Pasalnya, pemerintah telah akan melakukan pemindahan ibu kota ke IKN pada tahun 2028, sesuai dengan target Presiden Prabowo Subianto.
“Menyangkut dengan IKN ya. IKN ini setahu kami sampai sekarang, tetap target Presiden, 2028 kita akan pindah ke Ibu Kota baru di IKN, sudah pindah. Sudah tentu tahapan proses penyelesaiannya berjalan,” ujar Bahlil kepada wartawan, di DPP Partai Golkar, Sabtu (8/2).
Meskipun begitu, dia belum mengetahui secara rinci penyelesaian pembangunan IKN, karena hal itu masuk dalam ranah Kementerian PU.
“Strategi penyelesaiannya seperti apa, itu di Kementerian PU. Jadi, kami enggak bisa juga terlalu mendalami, jangan merasa seperti karena ketum partai semua yang ngerti, enggak juga,” kata dia.
Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum (Menteri PU) Dody Hanggodo mengatakan belum ada realisasi anggaran untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) tahun 2025.
Hal tersebut karena berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) No 1 Tahun 202, Kementerian PU mengalami pemangkasan sebesar Rp81 triliun yang hanya menyisakan Rp29 triliun. Dody mengatakan, seluruh anggaran Kementerian PU masih diblokir.
“Realisasi anggaran IKN kayaknya belum ada semua, kan tadi saya bilang, anggarannya kita di-blokir semua, kok tanya progres gimana sih, anggaran yang enggak ada,” ujar Dody kepada wartawan, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (6/2).
Dody berkelakar bahwa progres anggaran di Kementerian Pekerjaan Umum digunakan untuk membeli makan siang.
“Progresnya, buat beli makan siangnya Pak Menteri, itu progresnya,” katanya.
Dia menegaskan, Kementerian Pekerjaan Umum masih fokus dalam program yang lebih mendesak dalam waktu dekat.
“Ya nanti itu tunggu, satu-satu dulu. Anggarannya dibuka, kita diskusi lagi nih, yang paling depan mata ini apa? Lebaran, kita sukseskan Lebaran dulu, setelah itu baru apa,” ucapnya. (rel/inilah)
