Stabat, Langkatoday.com – Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Langkat, Tiorita Br. Surbakti, SH, menegaskan komitmennya untuk terus mengawal percepatan realisasi bantuan bagi masyarakat yang terdampak banjir di Kabupaten Langkat.
Komitmen tersebut disampaikan saat memimpin dialog bersama perwakilan masyarakat korban banjir di Ruang Pola Kantor Bupati Langkat, Selasa (7/7).
Dalam pertemuan itu, Tiorita didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Langkat H. Amril, S.Sos., M.AP., Kepala Pelaksana BPBD H.M. Ansyari, M.Kes., Kepala Dinas Sosial Taufik Rieza, S.STP., M.AP., Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Dr. Robbi Rezeki, M.Pd., serta jajaran perangkat daerah terkait.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dialog diawali dengan penyampaian aspirasi masyarakat terdampak banjir dari wilayah Teluk Aru. Perwakilan warga meminta agar bantuan yang telah diusulkan pemerintah segera direalisasikan dan prosesnya terus dikawal hingga benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak.
Menanggapi hal tersebut, Tiorita menjelaskan Pemerintah Kabupaten Langkat telah melakukan berbagai upaya, termasuk menyampaikan surat permohonan kepada Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Banjir. Namun hingga kini, usulan tersebut masih menunggu tindak lanjut dari pemerintah pusat.
“Kami terus berupaya agar bantuan bagi masyarakat terdampak banjir dapat segera diterima. Pemerintah Kabupaten Langkat sebelumnya juga telah mengirimkan surat permohonan kepada Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Banjir, namun hingga saat ini usulan tersebut masih menunggu realisasi,” ujar Tiorita.
Ia juga menyatakan kesiapan Pemerintah Kabupaten Langkat memfasilitasi perwakilan masyarakat untuk berkoordinasi langsung dengan Satgas maupun kementerian terkait agar masyarakat dapat mengetahui perkembangan proses usulan bantuan secara terbuka.
Usai berdialog dengan warga Teluk Aru, Plt. Bupati melanjutkan pertemuan bersama Forum Masyarakat Korban Bencana Banjir (FMKBB). Pertemuan berlangsung dalam suasana terbuka dan menghasilkan sejumlah kesepakatan sebagai langkah percepatan penyelesaian bantuan bagi korban banjir.
Empat poin kesepakatan yang dicapai meliputi penyampaian surat resmi kepada Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Banjir serta Kementerian Sosial RI, komitmen pemerintah daerah memperjuangkan hak masyarakat melalui koordinasi intensif dengan pemerintah pusat, pelibatan perwakilan FMKBB dalam agenda koordinasi tersebut, serta penyampaian perkembangan proses bantuan secara transparan kepada masyarakat.
Atas komitmen tersebut, perwakilan masyarakat menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Langkat yang telah membuka ruang dialog dan menunjukkan keseriusan dalam memperjuangkan hak-hak korban banjir.
Sebagai tindak lanjut hasil kesepakatan tersebut, masyarakat juga memutuskan menunda rencana penyampaian aspirasi yang sebelumnya dijadwalkan berlangsung pada 9 Juli 2026.
Penundaan dilakukan untuk memberikan kesempatan kepada Pemerintah Kabupaten Langkat menindaklanjuti seluruh poin yang telah disepakati bersama.
Menutup pertemuan, Tiorita menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Langkat akan terus mengawal proses tersebut hingga masyarakat memperoleh kepastian atas bantuan yang menjadi hak mereka.
“Kami akan terus memperjuangkan hak masyarakat korban banjir dan memastikan setiap perkembangan akan disampaikan secara terbuka. Sinergi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan pemerintah pusat menjadi kunci agar proses penanganan pascabanjir dapat berjalan lebih cepat, efektif, dan memberikan kepastian bagi masyarakat,” tegasnya.
