Stabat, Langkatoday.com – Sejumlah agenda pemerintahan dan pelayanan masyarakat mewarnai aktivitas Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Langkat, Tiorita Br. Surbakti, S.H., sepanjang Juli hingga September 2026.
Dalam kurun waktu tersebut, berbagai persoalan di lapangan menjadi perhatian, mulai dari kondisi infrastruktur, pelayanan kesehatan, kelangkaan bahan bakar minyak, penanganan bencana, hingga penguatan ekonomi masyarakat.
Rangkaian kegiatan itu menunjukkan upaya Pemerintah Kabupaten Langkat menjaga pelayanan publik tetap berjalan di tengah berbagai persoalan yang masih dihadapi masyarakat.
Di sektor infrastruktur, Tiorita meninjau perbaikan Jalan Kampung Nangka–Kepala Sungai di Kecamatan Secanggang. Ia juga melihat langsung kondisi jalan yang amblas akibat longsor di Desa Telagah, Kecamatan Sei Bingai.
Persoalan pelayanan dasar turut menjadi perhatian. Tiorita mendatangi RSUD Tanjung Pura untuk melihat kondisi pelayanan kesehatan sekaligus memastikan kebutuhan masyarakat tetap terlayani.
Sementara di Stabat, ia mendatangi SPBU Perdamaian untuk mencari solusi atas antrean kendaraan yang terjadi akibat persoalan ketersediaan bahan bakar minyak.
Tidak hanya menyangkut infrastruktur dan pelayanan, perhatian juga diarahkan kepada masyarakat yang terdampak kondisi sosial dan bencana.
Pemerintah Kabupaten Langkat menyerahkan rumah layak huni kepada warga Desa Pematang Serai. Bantuan bagi masyarakat terdampak banjir juga dikawal agar dapat disalurkan kepada warga yang membutuhkan.
Kesiapsiagaan menghadapi bencana turut diperkuat melalui pembahasan Program Kampung Rescue bersama Basarnas. Di sisi lain, perlindungan anak dan generasi muda menjadi perhatian melalui kegiatan Hari Anak Nasional serta Hari Anti Narkoba Internasional.
Pembenahan Tata Kelola Pemerintahan
Dari sisi internal pemerintahan, sejumlah pembenahan juga dilakukan. Penertiban kendaraan dinas menjadi salah satu agenda yang dijalankan, bersamaan dengan dorongan agar pelaksanaan program dan anggaran pemerintah dapat berjalan lebih cepat.
Tata kelola perencanaan, penganggaran, serta pengadaan barang dan jasa juga menjadi bagian dari perhatian pemerintah daerah.
Digitalisasi pelayanan publik turut didorong. Salah satunya melalui optimalisasi Katalog Elektronik serta peluncuran Lintas Prima, layanan terintegrasi yang mencakup perekaman KTP elektronik dan penerbitan akta kelahiran maupun akta kematian.
Langkah tersebut diarahkan untuk membuat pelayanan administrasi kependudukan lebih terintegrasi dan mudah diakses masyarakat.
Menata Sumur Minyak hingga Dorong UMKM
Hubungan dengan pemerintah pusat dan dunia usaha juga menjadi bagian dari agenda pemerintahan.
Pertemuan dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral membahas penataan pengelolaan sumur minyak masyarakat. Pemerintah daerah mendorong agar aktivitas tersebut dapat berjalan secara legal dan tertib sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
Sementara itu, kewajiban pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dari perusahaan turut mendapat perhatian. Kepatuhan PT Hutama Karya dan PT Pertamina dalam memenuhi kewajiban tersebut diapresiasi karena penerimaan pajak daerah menjadi salah satu sumber pembiayaan pembangunan dan pelayanan masyarakat.
Di sektor ekonomi kerakyatan, pemerintah mendorong pelaku UMKM untuk naik kelas. Percepatan sertifikasi halal, promosi produk unggulan daerah dan pengembangan pengelolaan sampah organik melalui program LIGAT menjadi bagian dari agenda tersebut.
Sektor pertanian juga mendapat perhatian. Panen raya jagung dan dukungan terhadap program swasembada pangan diarahkan untuk menjaga produktivitas petani sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah.
Merawat Hubungan Sosial dan Keagamaan
Aktivitas pemerintahan tidak berhenti pada pembangunan fisik dan ekonomi. Bidang keagamaan dan kemasyarakatan juga menjadi bagian dari rangkaian kegiatan.
Dukungan diberikan terhadap kegiatan pengajian, pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ), hingga percepatan sertifikasi tanah wakaf.
Komunikasi dengan berbagai unsur masyarakat juga terus dibangun, termasuk Kesultanan Negeri Langkat, Kerapatan Adat, Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia (MABMI), Persadaan Merga Silima, organisasi kepemudaan, serta kelompok masyarakat lainnya.
Upaya tersebut diarahkan untuk menjaga hubungan sosial, persatuan, sekaligus melestarikan kebudayaan daerah.
Namun, berbagai agenda yang telah dilakukan tersebut bukan berarti seluruh persoalan di Langkat telah selesai.
Pembangunan infrastruktur, pemerataan pelayanan publik, penguatan ekonomi masyarakat dan perlindungan warga masih membutuhkan pekerjaan berkelanjutan.
Pada akhirnya, ukuran kehadiran pemerintah tidak hanya terletak pada banyaknya kegiatan yang dilakukan.
Bagi masyarakat, kehadiran pemerintah lebih terasa ketika jalan yang rusak kembali bisa dilalui, pelayanan menjadi lebih mudah, rumah menjadi lebih layak, usaha memiliki ruang untuk berkembang, dan masyarakat tetap memiliki harapan.
Dalam konteks itu, rangkaian kerja sepanjang Juli hingga September 2026 menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Langkat untuk memastikan roda pemerintahan tetap bergerak dan pelayanan kepada masyarakat terus berjalan.
Editor : Fadli
Komentar