JAKARTA (Langkatoday) – Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) dan Dekan Fakultas Ilmu Administrasi (FIA) yang menjadi pembimbing studi doktoral Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, di Universitas Indonesia (UI) harus mengundurkan diri.
Dorongan ini disampaikan praktisi hukum, Deolipa Yumara, menyusul adanya dugaan kongkalikong dosen pembimbing yang meloloskan Bahlil mendapat gelar doktor. Belakangan, UI menangguhkan pemberian gelar itu.
Deolipa mengatakan, penangguhan gelar bagi Bahlil menunjukkan adanya persoalan serius dalam pendidikan studi doktoral di Sekolah Kajian Stratejik dan Global (SKSG) UI. Karena itu, keduanya harus menjalani proses pemeriksaan etik oleh Majelis Wali Amanat (MWA) UI.
“Pak Bahlil ini dalam program doktoralnya ada co-promotor. Co-promotor ini adalah Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis (FEB) UI. Co-promotornya, pembimbingnya langsung. Kemudian promotornya adalah Dekan FIA, Fakultas Ilmu Administrasi,” ucap Deolipa kepada awak media di Jakarta, Sabtu (16/11).
“Dua-duanya ini memang harus diproses ini secara etik. Kalau memang ada pelanggaran atau diduga tidak benar dua-duanya harus diberhentikan,” tegas Deolipa.
Sebagai alumnus Fakultas Hukum dan Fakultas Psikologi UI, Deolipa memandang sangat penting bagi MWA melakukan proses etik terhadap dua dekan tersebut.
Sebab, proses pendidikan Bahlil di UI sangat janggal. Sebagai menteri aktif Bahlil tentu sibuk. Namun, ia bisa lulus dari program doktoralnya dengan predikat cumlaude dalam waktu singkat.
Ketidakwajaran ini membuat publik mengendus terdapat dugaan kolusi dalam pemberian gelar doktor Bahlil.
“Jadi kita minta sekarang Dekan FEB dan Dekan FIA ini mundur dari jabatannya karena ini sama halnya mempermalukan kredibilitas UI,” tutur Deolipa.
Selain dua dekan yang jadi pembimbing Bahlil, Deolipa juga mendorong Direktur SKSG tempat Bahlil menempuh program doktoral di UI untuk mundur.
Sebab, Direktur SKSG diduga melakukan penyalahgunaan wewenang dan jabatan dengan memudahkan seseorang seperti Bahlil lulus dan meraih gelar doktor.
“Ya tentunya Direktur SKSG sebagai (kepala) programnya harus mundur juga, harus mundur. Jangan ngeles,” tegas Deolipa.
Sebelumnya, UI sempat menyatakan Bahlil resmi lulus dan meraih gelar doktor dengan predikat cumlaude setelah mengikuti Sidang Terbuka Promosi Doktor yang digelar oleh Kajian Stratejik dan Global di Universitas Indonesia, Depok, pada 16 Oktober 2024 lalu.
Untuk meraih gelar itu, Bahlil mengklaim menulis disertasi berjudul “Kebijakan, Kelembagaan, dan Tata Kelola Hilirisasi Nikel yang Berkeadilan dan Berkelanjutan di Indonesia”.
Namun, lembaran program Bahlil ini menjadi sorotan karena dinilai tidak wajar lantaran lulus program S3 hanya dalam waktu 1 tahun 8 bulan.
Tidak hanya itu, Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) juga menyatakan keberatan kepada UI karena keterangan mereka dicatut dalam disertasi Bahlil.
Ketua MWA UI, Yahya Cholil Staquf, kemudian menangguhkan gelar doktor Bahlil pada Rabu (13/11).
