Medan, Langkatoday.com – Aroma menyengat yang diduga berasal dari aktivitas PT Kilang Kecap Angsa akhirnya memicu amarah publik. Puluhan massa yang mengatasnamakan mahasiswa turun ke jalan dan menggeruduk Gedung DPRD Kota Medan, Senin (20/4), menuntut pabrik tersebut ditutup permanen.
Aksi ini bukan sekadar unjuk rasa biasa. Massa membawa keluhan warga yang disebut-sebut sudah “menahun”, hidup berdampingan dengan bau menyengat yang diduga mencemari udara dan limbah cair yang mengalir ke lingkungan sekitar.
“Sudah puluhan tahun warga menderita! Bau menyengat ini bukan lagi gangguan, tapi ancaman kesehatan. Tutup pabriknya!” teriak salah satu orator, disambut sorakan massa.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Tak hanya soal limbah, massa juga menyoroti dugaan izin operasional yang tidak lengkap. Mereka mendesak DPRD Medan tidak sekadar menampung aspirasi, tetapi mengambil sikap tegas terhadap perusahaan yang dianggap melanggar.
Situasi memanas saat Ketua Komisi 4 DPRD Medan, Paul Mei Anton Simanjuntak, turun langsung menemui massa. Di hadapan pengunjuk rasa, ia mengakui bahwa pihaknya telah melakukan inspeksi ke lokasi dan menemukan kondisi yang mengkhawatirkan.
“Kami sudah turun langsung. Memang benar, bau tak sedapnya sangat mengganggu pernapasan warga,” ungkapnya.
Aksi sempat diwarnai hujan deras yang mengguyur kawasan DPRD. Namun, alih-alih bubar, massa tetap bertahan—bahkan pertemuan berlanjut di dalam ruang Komisi 4 DPRD Medan.
Dalam forum tersebut, DPRD mulai menunjukkan sikap lebih tegas. Jika terbukti terjadi pelanggaran, opsi penutupan pabrik bukan lagi sekadar wacana.
“Kalau memang melanggar dan tidak ada perbaikan, kita akan rekomendasikan penutupan dan pencabutan izin,” tegas Paul.
Rencana rapat dengar pendapat (RDP) pun dijadwalkan awal Mei mendatang, dengan menghadirkan pihak perusahaan serta seluruh OPD terkait di lingkungan Pemko Medan.
Kasus ini kini menjadi sorotan luas. Di satu sisi, warga menuntut hak atas lingkungan yang sehat. Di sisi lain, publik mulai mempertanyakan: mengapa persoalan yang disebut berlangsung bertahun-tahun ini baru mencuat sekarang?
Jika tuntutan ini terbukti, maka bukan hanya pabrik yang terancam ditutup—tetapi juga membuka tabir lemahnya pengawasan terhadap industri yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat.
