.png)
Oleh: Rahmatullah, S.E., M.SEI
Dosen FEBI INSAN Binjai
STABAT (Langkatoday) – Dalam beberapa tahun terakhir, bantuan sosial (bansos) menjadi instrumen utama pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi masyarakat, terutama di tengah krisis seperti pandemi COVID-19 dan kenaikan harga bahan pokok. Kabupaten Langkat, seperti banyak wilayah lain, juga menerima distribusi bansos secara berkala, mulai dari Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), hingga bantuan langsung tunai (BLT).
Namun pertanyaannya: apakah bansos benar-benar mendorong kesejahteraan jangka panjang masyarakat?
Secara jangka pendek, bansos memang memberikan bantalan ekonomi bagi kelompok rentan. Ia mencegah lonjakan kemiskinan ekstrem, memperbaiki konsumsi rumah tangga, dan menjaga daya beli. Data BPS juga menunjukkan bahwa sebagian bansos berkontribusi menurunkan angka kemiskinan, meskipun dampaknya cenderung temporer.
Namun ketika bansos menjadi pola yang terus-menerus tanpa transformasi struktural, ia berisiko menciptakan ketergantungan. Ketika masyarakat terlalu lama bergantung pada bantuan, semangat produktivitas dan kemandirian dapat terkikis. Ini menjadi problem serius, apalagi jika bansos tidak dibarengi dengan pemberdayaan—seperti pelatihan usaha, akses modal UMKM, atau perluasan lapangan kerja.
Pemerintah daerah harus melihat bansos bukan sebagai solusi tunggal, tapi sebagai “jembatan” menuju program pembangunan berkelanjutan. Di sinilah pentingnya integrasi antara data penerima bansos dan program pemberdayaan. Jangan sampai kelompok miskin hanya menerima bantuan pasif, tanpa akses pada program peningkatan kapasitas diri.
Lebih dari itu, evaluasi bansos harus transparan dan berbasis data. Siapa yang menerima? Seberapa besar dampaknya? Apakah tepat sasaran? Di Langkat, masih banyak keluhan tentang penerima bansos yang tidak sesuai kriteria, sementara masyarakat yang benar-benar membutuhkan justru tertinggal.
Bansos yang ideal adalah bansos yang menyiapkan masyarakat untuk tidak lagi membutuhkan bansos. Ia bukan akhir dari kebijakan sosial, tapi awal dari proses menuju masyarakat yang mandiri dan berdaya. Langkah ke arah itu harus dimulai sekarang.
