JAKARTA (Langkatoday) – Kepala Staf TNI Angkatan Darat atau KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak menilai kekhawatiran terkait kembalinya Orde Baru menyusul pembahasan Revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia sebagai suatu hal yang kampungan. Isu-isu tersebut, kata Maruli, hanya ingin menyerang institusi TNI.
“Orde Baru lah, tentara dibilang hanya bisa membunuh dan dibunuh. Menurut saya, otak-otak (pemikiran) seperti ini, kampungan menurut saya,” ujarnya dalam keterangan resmi pada Rabu (12/3).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Isu kembalinya model kepemimpinan selayaknya Orde Baru memang banyak bergulir akhir-akhir ini. Musababnya, ada banyak prajurit TNI aktif yang menempati jabatan sipil. Peran ganda militer aktif itu kemudian disebut sebagai dwifungsi TNI, suatu yang pernah terjadi dalam masa pemerintahan Orde Baru.
Maruli menilai banyaknya prajurit aktif yang menduduki jabatan sipil tersebut tidak perlu dijadikan polemik yang berlebihan. Menurut Maruli, masuknya personel militer ke ranah sipil tersebut sudah pasti berdasarkan kompetensi yang mereka miliki.
“Karena kami melihat anggota-anggota TNI AD punya potensi,” ucap jenderal bintang empat itu.
Maruli memastikan, TNI akan selalu patuh pada keputusan negara dan mengikuti aturan hukum yang berlaku, termasuk soal ketentuan prajurit aktif dalam jabatan sipil. Hal tersebut, kata Maruli, bisa didiskusikan.
“Tapi jangan menyerang institusi,” ujarnya lagi.
Sebelumnya, Wakil Direktur Imparsial Hussein Ahmad berkesimpulan bahwa keterlibatan TNI aktif dalam urusan sipil sudah terlalu banyak dalam pemerintahan Prabowo Subianto. Ia mengatakan dinamika keterlibatan TNI di ranah sipil di era pemerintahan Prabowo ini sudah mirip dengan zaman Orde Baru.
“Semua persis seperti dalih Orde Baru. Orde Baru selalu bilang bahwa kenapa ini harus gubernur, bupati, wali kota kemudian menteri-menteri itu militer? Jawabannya, untuk pertahanan negara,” kata Hussein seperti dilansir dari laman Tempo, Rabu (12/3).
Hussein mengatakan alasan pemerintahan Prabowo menunjuk Mayor Jenderal Novi Helmy Prasetya sebagai Direktur Utama Bulog juga karena alasan pertahanan negara.
“Kenapa harus Bulog dipimpin oleh seorang TNI aktif? Jawabannya untuk memastikan penyerapan padi oleh Bulog dalam rangka swasembada pangan, yang mana itu pertahanan nasional,” ujar Hussein
Presiden Mahasiswa Universitas Trisakti Faiz Nabawi juga mempertanyakan sikap Presiden Prabowo Subianto yang memilih sejumlah perwira aktif TNI dan Polri untuk menduduki jabatan di kementerian dan lembaga pemerintah.
“Hal ini mencerminkan bahwa Prabowo masih terjebak dengan romantisme pemerintahan Orde Baru yang mengesampingkan supremasi sipil,” kata dia dalam keterangan tertulisnya Rabu (12/3).
