Jakarta, Langkatoday.com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tetap digelontorkan selama masa liburan sekolah menuai kritik keras. Di tengah duka dan proses pemulihan korban banjir serta tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, kebijakan tersebut dinilai ironis dan tidak berpihak pada kondisi darurat masyarakat.
Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda, menilai penggunaan anggaran MBG yang bersumber dari pajak rakyat hingga triliunan rupiah menjadi tidak masuk akal ketika negara sedang dihadapkan pada krisis kemanusiaan di sejumlah wilayah.
“Ketika MBG ini masih berjalan, uang pajak masyarakat tidak digunakan dengan baik dan benar,” kata Nailul Huda dikutip dari podcast RMOL, Senin (29/12).
Huda memaparkan, hingga Desember 2025 tercatat sebanyak 17.555 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah beroperasi. Setiap SPPG memproduksi sekitar 3.000 porsi makanan per hari. Dengan skema tersebut, selama masa liburan sekolah diperkirakan terdapat sekitar 526,65 juta porsi makanan yang tetap disediakan.
“Kalau rata-rata harga per porsi Rp15.000, berarti ada sekitar Rp7,9 triliun uang rakyat yang tetap dihabiskan,” ungkapnya.
Menurut Huda, alokasi anggaran sebesar itu seharusnya dapat dialihkan sementara untuk penanganan pascabencana di tiga provinsi yang masih berjuang memulihkan kehidupan warga terdampak.
“Apakah terlalu berat bagi negara untuk menunda MBG dan mengalihkan anggarannya bagi masyarakat di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara yang sedang kesusahan? Bukankah lebih baik menambah anggaran bagi korban bencana jika memang negara hadir?” kritiknya.
Ia juga menyoroti potensi keuntungan besar yang justru dinikmati pihak tertentu jika program MBG tetap dipaksakan berjalan di masa liburan.
“Dengan margin keuntungan sekitar 13,33 persen per porsi—sekitar Rp2.000 dari Rp15.000—maka ada kurang lebih Rp1 triliun yang masuk ke kantong pengusaha SPPG,” kata Huda.
Lebih jauh, Huda menyebut pengelolaan dapur-dapur SPPG berpotensi dikuasai kelompok tertentu yang memiliki kedekatan dengan kekuasaan.
“Tahu siapa yang punya SPPG? Ya, kroni pemerintah,” pungkasnya.
Kritik ini menambah daftar pertanyaan publik terkait prioritas belanja negara, khususnya di tengah situasi darurat bencana yang menuntut kehadiran dan keberpihakan nyata pemerintah kepada masyarakat terdampak.
