JAKARTA (Langkatoday) – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Georgia, Giorgi Kalandarishvili disiram cat hitam saat mengumumkan hasil pemilu pada Sabtu (16/11).
Dikutip dari The Guardian, Sabtu, aksi tersebut dilakukan oleh anggota Partai Gerakan Nasional Bersatu (UNM) milik mantan presiden Mikheil Saakashvili, David Kirtadze untuk menolak hasil pemilu di tengah tuduhan kecurangan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Akibat insiden itu, Kalandarishvili mengalami cedera pada bagian mata dan harus diperban.
Sementara, Kementerian Dalam Negeri Georgia akan mengadakan penyelidikan atas insiden tersebut.
Partai Oposisi Menolak Hasil Pemilu
Sebelum insiden penyiraman terjadi, pendukung partai oposisi melakukan aksi unjuk rasa di luar gedung parlemen di Tbilisi.
Saat itu, Kalandarishvili mengumumkan, partai berkuasa Georgian Dream telah memenangkan pemilu dengan 53,93 persen suara dan mendapatkan 89 dari 150 kursi parlemen.
Pendukung partai oposisi menolak hasil tersebut dengan tuduhan adanya kecurangan dalam pemungutan suara.
Presiden Georgia, Salome Zourabichvili yang berselisih dengan partai penguasa menggambarkan pemungutan suara itu tidak sah, dikutip dari CNN, Sabtu (16/10).
Zourabichvili juga menuduh Rusia melakukan campur tangan, meskipun telah dibantah.
Ia pun turut menyuarakan pemungutan suara ulang dan menegaskan tidak akan mengeluarkan dekrit untuk mengadakan sidang parlemen baru.
Pemilu Diwarnai berbagai Masalah
Pengamat pemilu Eropa yang tidak disebutkan namanya menggambarkan, pemilu parlemen Georgia berlangsung dalam suasana “perpecahan.”
Perpecahan tersebut ditandai dengan berbagai masalah, seperti kasus suap, pemungutan suara ganda, dan kekerasan fisik.
Banyak warga Georgia memandang pemungutan suara tersebut sebagai referendum penting karena negara itu ingin bergabung dengan Uni Eropa.
Uni Eropa sebelumnya menangguhkan proses pendaftaran keanggotaan Georgia tanpa batas waktu pada Juni 2024.
Para kritikus menuduh Partai Georgia Dream menjadi semakin otoriter dan lebih condong ke arah Rusia.
Partai berkuasa tersebut juga baru-baru ini mengadopsi undang-undang yang mirip dengan Rusia untuk menindak kebebasan berbicara dan hak-hak LGBTQ+.
Bantahan Pemerintah
Meski demikian, tuduhan kecurangan pemilu dibantah langsung oleh Partai Georgia Dream, dilansir dari AP News, Sabtu (16/10).
Selain itu, Kalandarishvili menyampaikan, tidak ada bukti yang valid soal kecurangan pemilu.
“Sekali lagi menjadi jelas bahwa tidak ada bukti nyata yang menunjukkan bahwa pemilu telah dimanipulasi,” jelas Kalandarishvili.
Sementara itu, Perdana Menteri Georgia, Irakli Kobakhidze menegaskan, pemilu berlangsung bebas dan adil.
Menurutnya, parlemen akan tetap melakukan sidang dalam waktu 10 hari setelah pengumuman hasil akhir, bahkan tanpa panggilan presiden. (rel/kmps)
