Jakarta, Langkatoday.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian membuka wacana pemberian insentif kepada kepala daerah yang berhasil meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurutnya, gagasan tersebut layak dikaji karena dinilai dapat mendorong kepala daerah lebih kreatif menggali potensi ekonomi tanpa membebani masyarakat.
Pernyataan itu disampaikan Tito usai menghadiri rapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/7).
“Ada usulan kepala daerah mereka bisa mendapatkan persentase dari PAD. Menurut saya bagus. Kenapa? Supaya bisa mendorong kepala daerah untuk berpikir berkreasi menaikkan PAD tanpa membebankan rakyat,” ujar Tito.
Menurut Mendagri, pemberian persentase tertentu dari peningkatan PAD dapat menjadi bentuk apresiasi bagi kepala daerah yang mampu meningkatkan pendapatan daerah melalui inovasi, perbaikan tata kelola pemerintahan, serta pengembangan potensi ekonomi lokal.
Dengan adanya insentif tersebut, kepala daerah diharapkan tidak hanya bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat, tetapi lebih aktif mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki daerah masing-masing.
Selain mendorong peningkatan kinerja, Tito juga menilai skema insentif tersebut berpotensi menjadi salah satu langkah pencegahan tindak pidana korupsi di daerah.
Menurutnya, apabila kepala daerah memperoleh penghargaan secara legal atas capaian kinerjanya, maka diharapkan dapat mengurangi dorongan untuk mencari keuntungan melalui cara-cara yang melanggar hukum.
Meski demikian, Tito menegaskan bahwa usulan tersebut masih sebatas wacana dan memerlukan kajian komprehensif sebelum diterapkan.
“Tinggal dibuat aturannya. Tapi, ini perlu adanya studi dulu, perlu adanya pembicaraan antara kementerian dan lembaga di dalam pemerintah,” katanya.
Ia menambahkan, pembahasan juga harus melibatkan DPR RI mengingat kebijakan tersebut menyangkut tata kelola pemerintahan daerah dan mekanisme pemberian insentif kepada kepala daerah.
“Bila perlu juga berbicara dengan DPR karena ini keputusan penting,” tegas Tito.
Saat ini, usulan pemberian insentif dari peningkatan PAD masih berada pada tahap pembahasan awal. Pemerintah akan mengkaji mekanisme pelaksanaan, besaran insentif, hingga sistem pengawasannya agar kebijakan tersebut berjalan secara transparan, akuntabel, dan tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari.
