JAKARTA (Langkatoday) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan bahwa mayoritas Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Indonesia berada dalam kondisi yang tidak sehat.
Salah satu penyebab utamanya, menurut Tito, adalah penempatan anggota tim sukses (timses) kepala daerah sebagai direksi dan komisaris BUMD tanpa mempertimbangkan profesionalisme.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dari total 1.091 BUMD di seluruh Indonesia, hanya sekitar 40 persen yang dinyatakan sehat. Bahkan, Tito merincikan bahwa 300 BUMD di antaranya mengalami kerugian.
“Ya itu yang rugi. Belum lagi yang kurang begitu sehat. Yang sehatnya sendiri lebih kurang, kalau enggak salah 40-an persen yang betul-betul sehat,” ujar Tito di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (16/7).
Tito juga memberikan contoh ekstrem adanya BUMD yang hanya mencatat keuntungan Rp87 juta per tahun, sementara biaya operasionalnya mencapai Rp30 miliar.
“Itu kan besar cost-nya daripada untungnya. Kalau harusnya bisa dikelola lebih baik,” kritiknya.
Lebih lanjut, Tito menjelaskan bahwa masalah utama yang membuat BUMD tidak sehat adalah kurangnya profesionalisme.
Ia tidak menampik kemungkinan anggota timses menduduki posisi di BUMD, namun ia menekankan pentingnya kompetensi.
“Beberapa permasalahan yang membuat tidak sehat? Di antaranya yang paling pertama enggak profesional. Ya, kadang-kadang banyak yang di BUMD dari tim sukses,” kata Tito.
“Ya, boleh juga asal profesional. Tapi kalau enggak profesional, jadi beban, baik direksi maupun komisaris ataupun pegawai,” imbuhnya.
Selain masalah profesionalisme, Tito juga menyebut transparansi dan permodalan sebagai faktor lain yang berkontribusi pada kondisi tidak sehatnya BUMD.
Namun, ia kembali menegaskan bahwa profesionalisme adalah masalah utama yang harus segera diatasi.
“Tapi yang paling utama saya kira masalah profesionalisme,” pungkasnya.
