 |
| Suasana banjir di Jalan Pemuda, di Kelurahan Pekan Tanjung Pura, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara pada Kamis (4/12/2025). (KOMPAS.com/GOKLAS WISELY ) |
BERITA LANGKAT – Koordinator Lingkar Wajah Kemanusiaan (Lawan) Institute Sumut, Abdul Rahim Daulay, melontarkan kritik pedas terhadap kinerja Bupati Langkat, Syah Affandi , dalam penanganan bencana banjir yang melanda wilayah Langkat.
Rahim menilai respons Pemerintah Kabupaten Langkat, khususnya sang Bupati, berjalan cukup lambat dan menuntut agar Bupati turun langsung meninjau lokasi terdampak banjir untuk memahami kondisi warga secara riil.
Jangan hanya di Posko dan jalan saja turunnya dan setelah viral baru didatangi. Tapi lihat kondisi korban banjir menggunakan boat atau perahu karet. Jika takut tenggelam ke air, gunakan rompi pelampung dan minta kawal dengan TNI Al, Marinir dan Polisi.
Kritik Rahim tidak berhenti pada Bupati saja. Ia secara tegas mendesak pencopotan pejabat penting yang dinilai gagal menjalankan tugasnya dalam menghadapi krisis banjir.
Rahim menyatakan bahwa Kepala BPBD Langkat telah gagal total dalam menghadapi situasi banjir kali ini. Banyak korban banjir minta pertolongan, akhirnya meninggal dunia.
Saat itu tidak ada Hotline, yang bisa dihubungi. Setelah viral baru sibuk sudah buka Hotline, tanggal 28 November 2025. Tapi tidak dibuat pers rilis. Biasanya Pemkab Langkat cepat buat pers rilis untuk menyebarkan informasi ke rekan rekan media.
Setelah viral di online, pihak Pemkab Langkat baru bilang kami sudah lama menyebarkan Hotline. Ini kan aneh.
Menurutnya, kurangnya kesiapan, koordinasi, dan kecepatan dalam tanggap darurat menjadi indikasi kegagalan lembaga tersebut dalam melindungi warga dari dampak bencana.
Selain itu, kritik layanan informasi sehari dan dua hari semenjak warga terdampak banjir. Banyak warga yang minta pertolongan evakuasi dan logistik dan masih terjebak di rumah. Namun dinilai tidak maksimal dalam memberikan informasi krusial kepada masyarakat.
Secara khusus, Rahim menyoroti kegagalan BPBD tersebut untuk menginformasikan dan menyebarluaskan nomor layanan atau call center banjir Langkat yang sangat dibutuhkan warga untuk meminta bantuan atau melaporkan kondisi darurat.
Jika sudah disebarkan hotline kenapa tidak konferesi pers atau pers rilis kepada media. Ini setelah viral dan kritik tajam baru sibuk share Hotline. Ini ada apa?
“Banjir ini adalah bencana yang berulang, seharusnya ada standar operasional yang lebih cepat dan terstruktur. Bupati harusnya jangan hanya terima laporan di meja, tapi harus menginjak lumpur bersama warganya,” ujar Rahim.
“Informasi adalah penyelamat. Bagaimana mungkin di tengah bencana, call center vital tidak disosialisasikan? Ini menunjukkan dugaan kelalaian serius. Kepala BPBD harus dicopot segera sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kegagalan sistematis ini.”
Rahim berharap kritik ini menjadi cambuk bagi Pemerintah Kabupaten Langkat untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh, mengambil tindakan tegas, dan meningkatkan kesiapsiagaan agar dampak bencana terhadap masyarakat dapat diminimalisir di masa mendatang.
Kalau tidak sanggup hadapi korban dan bencana banjir ini angkat saja bendera putih alihkan ke pemerintah pusat seperti Bupati Aceh Timur Iskandar Usman Al-Farlaky, Bupati Aceh Selatan Mirwan MS, dan Bupati Aceh Tengah Haili Yoga. Jangan gengsi.
Ini perlu banyak angggaran dana yang dibutuhkan seperti pemulihan ekonomi ratusan ribu masyarakat yang butuh bantuan logistik makanan, obat obatan dan susu dan lainnya dan kepala keluarga yang terdampak banjir, belum lagi perbaikan ribuan rumah warga yang rusak isi dalam rumahnya bahkan ada rumah yang rusak, jalan umum dan jembatan yang rusak. Dana ABPD Langkat kalau menanganin ini saya pikir tidak cukup. Jadi butuh pemerintah pusat menggunakan APBN.
