KUALA (Langkatoday) – Diduga akibat maraknya peredaran narkotika dan praktik perjudian yang meresahkan, sekelompok ibu-ibu atau emak-emak dari Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat, menggelar aksi protes dengan mendatangi sejumlah barak yang dicurigai menjadi lokasi aktivitas ilegal tersebut, Jumat (16/5).
Aksi para emak-emak ini sontak menarik perhatian publik dan menjadi viral setelah video demonstrasi tersebut diunggah oleh akun Facebook bernama Ali Ajjah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam unggahan itu, disebutkan bahwa warga dari Desa Sei Penjara dan Kelurahan Kuala sudah sangat resah dengan keberadaan barak-barak yang ditengarai menjadi tempat peredaran narkoba dan perjudian.
Warga mengaku heran, sebab meskipun keberadaan barak-barak tersebut sudah menjadi rahasia umum, namun hingga kini belum ada tindakan tegas dari pihak berwenang. Bahkan, lokasi-lokasi yang diduga digunakan sebagai tempat transaksi narkoba dan perjudian itu masih bebas beroperasi tanpa hambatan.
“Mereka menduga tempat berjudi dan peredaran narkoba itu berada di rumah warga, tepatnya di kawasan Mamojawi, Desa Dalan Naman, Kecamatan Kuala, Langkat. Lokasinya berada di sekitar jembatan yang menghubungkan Lingkungan I Ladang Bambu (Sidodadi) dan Lingkungan II Pasar Lori Kuala,” ujar Ali Ajjah dalam keterangan unggahannya.
Dalam aksinya, para emak-emak menyampaikan tuntutan agar pihak kepolisian segera menutup barak-barak tersebut. Mereka menilai aktivitas haram itu tidak hanya merusak moral generasi muda, tetapi juga telah menghancurkan perekonomian keluarga dan kehidupan sosial di desa.
“Kami sudah tidak tahan lagi. Ini bukan hanya soal narkoba atau judi, tapi ini soal masa depan anak-anak kami. Kami minta agar barak-barak itu ditutup permanen,” teriak salah satu peserta aksi dalam video yang tersebar.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Polsek Kuala belum memberikan tanggapan atas konfirmasi media terkait aksi dan tuntutan warga tersebut. Pesan yang dikirim awak media melalui aplikasi WhatsApp juga belum direspons.
Warga berharap pihak kepolisian dan aparat terkait segera mengambil tindakan konkret untuk menertibkan wilayah mereka dari aktivitas ilegal yang merusak kehidupan masyarakat. (rel)
