JAKARTA, LANGKATODAY – Anggota Komisi IX DPR RI Muhammad Yahya Zaini menyoroti keberadaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dijalankan Polri, karena dinilai menimbulkan konflik dan tumpang tindih kewenangan di lapangan.
Hal itu disampaikan Yahya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi IX DPR dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (12/11).
Yahya mengungkapkan adanya laporan bahwa sejumlah aparat kepolisian diduga melakukan gerilya ke sekolah-sekolah untuk mencari penerima program Makan Bergizi Gratis (MBG), bahkan sampai menyerobot wilayah distribusi yang sebelumnya dikelola oleh masyarakat.
Ia mencontohkan kasus yang terjadi di Grobogan dan Brebes, Jawa Tengah. Di wilayah tersebut, masyarakat yang sudah lama mengelola SPPG disebut merasa takut dan tertekan karena adanya intervensi aparat berseragam dalam proses distribusi makanan bergizi.
Melihat situasi ini, Yahya meminta pemerintah dan BGN segera turun tangan melakukan penertiban dan sinkronisasi peran, agar distribusi MBG berjalan lebih adil, tertib, dan tanpa intimidasi.
Di sisi lain, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo diketahui beberapa kali meninjau langsung dapur hingga proses distribusi SPPG Polri, termasuk di Karanganyar. Dalam sejumlah kesempatan, Sigit menegaskan bahwa SPPG Polri mengutamakan standar keamanan yang ketat, mulai dari pengujian bahan makanan, proses memasak, hingga pengelolaan limbah.
Namun, Komisi IX DPR menilai perlu ada evaluasi menyeluruh terkait peran Polri dalam program sosial seperti MBG, agar tidak terjadi tumpang tindih dan potensi gesekan dengan masyarakat yang selama ini menjadi motor penggerak distribusi makanan bergizi.
