Biaya Paspor Diduga Membengkak hingga Rp1,4 Juta di Imigrasi Belawan

Redaksi

- Kontributor

Senin, 16 November 2026 - 13:53 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

☕ Traktir kopi buat Kontributor
+ Traktir Kopi

MEDAN, Langkatoday.com – Dugaan praktik pungutan liar (pungli) dalam pelayanan pengurusan paspor di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan, Medan Belawan, kembali menjadi sorotan. Sejumlah pemohon disebut harus mengeluarkan biaya hingga Rp1,4 juta untuk pengurusan paspor elektronik dengan masa berlaku lima tahun, jauh di atas tarif resmi sebesar Rp650 ribu.

Dugaan tersebut mencuat berdasarkan laporan investigasi yang diterbitkan media Solusi Harian pada Selasa (27/10) lalu. Dalam laporan itu, praktik pengurusan paspor dengan biaya tambahan diduga melibatkan jaringan calo hingga oknum internal di lingkungan Kantor Imigrasi Belawan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2024, tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk paspor biasa elektronik masa berlaku lima tahun ditetapkan sebesar Rp650 ribu. Sementara paspor elektronik masa berlaku 10 tahun dikenakan tarif Rp950 ribu.

Dengan demikian, apabila pemohon benar-benar membayar Rp1,4 juta untuk paspor elektronik lima tahun tanpa menggunakan layanan tambahan resmi, terdapat selisih sebesar Rp750 ribu dari tarif PNBP.

Selisih biaya inilah yang perlu ditelusuri, termasuk memastikan apakah terdapat pungutan di luar ketentuan resmi dan siapa pihak yang menerima pembayaran tersebut.

Diduga Ada Permainan Calo dan Biaya Tambahan

Dalam laporan tersebut, salah seorang pemohon berinisial RS (35) mengaku keberatan dengan biaya pengurusan paspor yang disebut mencapai Rp1,4 juta.

RS menilai masyarakat seharusnya memperoleh pelayanan keimigrasian sesuai prosedur dan tarif yang telah ditetapkan pemerintah tanpa dibebani biaya tambahan yang tidak jelas peruntukannya.

Laporan investigasi itu juga mengungkap dugaan adanya praktik pengarahan pemohon kepada pihak ketiga atau calo yang menawarkan kemudahan pengurusan paspor dengan imbalan biaya lebih tinggi.

Selain itu, sistem antrean daring dan proses verifikasi dokumen disebut-sebut menjadi persoalan yang dimanfaatkan untuk menawarkan jalur pengurusan melalui pihak tertentu.

Namun, dugaan adanya pengondisian antrean maupun hambatan administrasi tersebut masih memerlukan pembuktian melalui pemeriksaan dan klarifikasi dari pihak terkait.

Pihak Imigrasi Beri Tanggapan

Dalam laporan Solusi Harian, seorang staf Kantor Imigrasi Belawan bernama Taufik turut dimintai keterangan mengenai dugaan aliran dana yang disebut sebagai uang loket.

Taufik menyatakan tidak mengetahui persoalan tersebut dan menjelaskan bahwa tugasnya berada di bidang teknologi informasi (IT).

“Saya tidak tahu-menahu soal itu. Saya hanya menjalankan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) saya di bidang IT,” demikian pernyataan Taufik sebagaimana dikutip dari laporan tersebut.

Meski demikian, keterangan seorang staf belum dapat dianggap sebagai sikap resmi institusi. Penjelasan langsung dari pimpinan Kantor Imigrasi Belawan tetap diperlukan untuk menjawab dugaan pungutan tambahan, keberadaan calo, serta kemungkinan keterlibatan oknum internal.

Desakan Audit dan Penindakan

Sorotan terhadap dugaan pungli tersebut turut disampaikan seorang perwakilan komunitas pengawas publik berinisial NPS.

Ia meminta Satgas Saber Pungli dan Kepolisian melakukan penelusuran terhadap dugaan praktik tersebut, termasuk memeriksa kemungkinan keterlibatan pihak internal maupun jaringan perantara.

Selain penegakan hukum, NPS juga mendorong dilakukannya audit investigatif terhadap mekanisme pelayanan dan sistem antrean di Kantor Imigrasi Belawan.

Menurutnya, transparansi prosedur dan pembayaran menjadi hal penting untuk mencegah munculnya praktik percaloan maupun pungutan di luar ketentuan.

Masyarakat membutuhkan pelayanan publik yang mudah diakses, transparan, dan bebas dari pungutan tidak resmi.

Dugaan ini pun menjadi pekerjaan rumah bagi otoritas keimigrasian untuk memastikan bahwa setiap pemohon paspor memperoleh pelayanan sesuai standar dan tarif yang berlaku.

Editor : Fadli

Ikuti WhatsApp Channel Langkatoday Follow

Berita Terkait

Guru Madina FC Tak Terbendung, Disdik Langkat Takluk 5-1 di Piala Gubernur Sumut
MANFEST UINSU 2026 Tuai Kontroversi, Dekan FEBI Akui Pengawasan Belum Maksimal dan Siapkan Evaluasi
Konser MANFEST di Kampus UINSU Tuntungan Tuai Kritik, Warganet Pertanyakan Identitas Kampus Islam
KPK Geledah Bea Cukai Semarang, Uang Tunai Disita
Mobil Dinas RSUD Djoelham Binjai Diduga Menunggak Pajak, BPKPAD: Tidak Tercatat di Aset Pemko
Anggota Polisi Diduga Bunuh Ibu Kandung di Siak, Terduga Pelaku Ditangkap
Tega! Marbot Masjid di Lampung Cabuli Gadis Disabilitas 5 Kali di Gudang
Suyudi Sebut Bahagia Rangkap Jabatan Kapolri dan Kepala BNN

Komentar

Tuliskan komentar terbaikmu dengan sopan 😊


Berita Terkait

Senin, 16 November 2026 - 13:53 WIB

Biaya Paspor Diduga Membengkak hingga Rp1,4 Juta di Imigrasi Belawan

Senin, 9 November 2026 - 16:01 WIB

Guru Madina FC Tak Terbendung, Disdik Langkat Takluk 5-1 di Piala Gubernur Sumut

Jumat, 6 November 2026 - 09:56 WIB

MANFEST UINSU 2026 Tuai Kontroversi, Dekan FEBI Akui Pengawasan Belum Maksimal dan Siapkan Evaluasi

Kamis, 5 November 2026 - 19:29 WIB

Konser MANFEST di Kampus UINSU Tuntungan Tuai Kritik, Warganet Pertanyakan Identitas Kampus Islam

Sabtu, 31 Oktober 2026 - 11:23 WIB

KPK Geledah Bea Cukai Semarang, Uang Tunai Disita

Terbaru

Chat via WhatsApp