JAKARTA, Langkatoday.com – Kuasa hukum pengadu, Ahmad Khozinudin, mendesak DPR RI tetap melanjutkan proses Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik surat keterangan (suket) penyetaraan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Menurut Khozinudin, pengunduran diri Gibran dari jabatan Wakil Presiden tidak serta-merta menjadi alasan bagi DPR untuk menghentikan proses politik dan ketatanegaraan tersebut.
Ia menilai pertanggungjawaban terkait jabatan wakil presiden harus dibedakan dari pertanggungjawaban pidana yang bersifat pribadi.
“Dalam proses pidana itu adalah meminta pertanggungjawaban pribadi sebagai pertanggungjawaban pidana. Berbeda dengan wapres, itu adalah pertanggungjawaban dari sisi jabatan wapres yang semestinya diberhentikan,” ujar Khozinudin dalam tayangan Kompas Petang, Sabtu (14/11).
Selain mendorong kelanjutan HMP, Khozinudin meminta DPR memperhatikan konsekuensi keuangan negara apabila terjadi proses pemberhentian maupun pengunduran diri dari jabatan wakil presiden.
Ia menilai pemberian fasilitas atau kompensasi pascapengunduran diri perlu diperhitungkan agar tidak menambah beban anggaran negara.
Khozinudin juga menyinggung target penerimaan pajak yang disebut belum tercapai. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi salah satu pertimbangan penting bagi DPR dalam mengedepankan efisiensi penggunaan uang negara.
“DPR harus mewakili rakyat untuk bisa menghemat anggaran dengan memastikan pemberhentian jabatan wakil presiden itu tanpa ada komitmen kompensasi apa pun yang merugikan atau membebani anggaran negara,” tegasnya.
Meski demikian, desakan tersebut merupakan pandangan pihak pengadu. Kelanjutan mekanisme Hak Menyatakan Pendapat tetap harus mengacu pada ketentuan konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Editor : Fadli

















Komentar