Polemik Suket Ijazah Gibran, Ahmad Khozinudin Minta DPR Tak Hentikan Proses HMP

- Kontributor

Senin, 16 November 2026 - 19:22 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

☕ Traktir kopi buat Kontributor
+ Traktir Kopi

JAKARTA, Langkatoday.com – Kuasa hukum pengadu, Ahmad Khozinudin, mendesak DPR RI tetap melanjutkan proses Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik surat keterangan (suket) penyetaraan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Menurut Khozinudin, pengunduran diri Gibran dari jabatan Wakil Presiden tidak serta-merta menjadi alasan bagi DPR untuk menghentikan proses politik dan ketatanegaraan tersebut.

Ia menilai pertanggungjawaban terkait jabatan wakil presiden harus dibedakan dari pertanggungjawaban pidana yang bersifat pribadi.

“Dalam proses pidana itu adalah meminta pertanggungjawaban pribadi sebagai pertanggungjawaban pidana. Berbeda dengan wapres, itu adalah pertanggungjawaban dari sisi jabatan wapres yang semestinya diberhentikan,” ujar Khozinudin dalam tayangan Kompas Petang, Sabtu (14/11).

Selain mendorong kelanjutan HMP, Khozinudin meminta DPR memperhatikan konsekuensi keuangan negara apabila terjadi proses pemberhentian maupun pengunduran diri dari jabatan wakil presiden.

Ia menilai pemberian fasilitas atau kompensasi pascapengunduran diri perlu diperhitungkan agar tidak menambah beban anggaran negara.

Khozinudin juga menyinggung target penerimaan pajak yang disebut belum tercapai. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi salah satu pertimbangan penting bagi DPR dalam mengedepankan efisiensi penggunaan uang negara.

“DPR harus mewakili rakyat untuk bisa menghemat anggaran dengan memastikan pemberhentian jabatan wakil presiden itu tanpa ada komitmen kompensasi apa pun yang merugikan atau membebani anggaran negara,” tegasnya.

Meski demikian, desakan tersebut merupakan pandangan pihak pengadu. Kelanjutan mekanisme Hak Menyatakan Pendapat tetap harus mengacu pada ketentuan konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Editor : Fadli

Ikuti WhatsApp Channel Langkatoday Follow

Berita Terkait

Raffi Ahmad Minta Maaf soal Polemik Kerja Sama Kementerian, Siapkan Bantuan Rp15 Miliar
Tiorita Br. Surbakti Kembali Pimpin Golkar Langkat Periode 2025–2030
Prabowo Cari Pengganti Gibran Usai Lawatan ke China, Siapa Bakal Jadi Wakil Presiden?
Prabowo Puji Muhammadiyah, 165 Kampus dan 130 Rumah Sakit Jadi Bukti Pengabdian
Menkomdigi Soroti Dominasi Platform Digital, Independensi Redaksi Harus Dijaga
Prabowo Minta Minimal 70 Persen Hasil Tambang Dinikmati Negara, Ini Alasannya
Mundur dari Wapres, Gibran Tetap Berhak atas Pensiun dan Fasilitas Negara Seumur Hidup
Momen Pertemuan Tertutup Wapres Gibran Serahkan Surat Mundur ke MPR

Komentar

Tuliskan komentar terbaikmu dengan sopan 😊


Berita Terkait

Senin, 16 November 2026 - 21:07 WIB

Raffi Ahmad Minta Maaf soal Polemik Kerja Sama Kementerian, Siapkan Bantuan Rp15 Miliar

Senin, 16 November 2026 - 19:22 WIB

Polemik Suket Ijazah Gibran, Ahmad Khozinudin Minta DPR Tak Hentikan Proses HMP

Minggu, 15 November 2026 - 20:29 WIB

Tiorita Br. Surbakti Kembali Pimpin Golkar Langkat Periode 2025–2030

Minggu, 15 November 2026 - 13:16 WIB

Prabowo Cari Pengganti Gibran Usai Lawatan ke China, Siapa Bakal Jadi Wakil Presiden?

Minggu, 15 November 2026 - 04:53 WIB

Menkomdigi Soroti Dominasi Platform Digital, Independensi Redaksi Harus Dijaga

Terbaru

Chat via WhatsApp