JAKARTA, Langkatoday.com – Isu pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mencuat di tengah rencana Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) membahas tindak lanjut putusan Mahkamah Agung (MA) terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan setingkat SMA yang digunakan Gibran saat mencalonkan diri pada Pilpres 2024.
Kabar tersebut mencuat pada Selasa (10/11), ketika DPR kembali memasuki masa persidangan setelah menjalani masa reses.
Mengutip pemberitaan Suara.com, seorang sumber di lingkungan pemerintahan menyebut kelompok politik yang masih mendukung Gibran tengah mencermati perkembangan sikap fraksi-fraksi di DPR.
Sumber tersebut menyebut Gibran berpeluang mengundurkan diri apabila DPR sepakat menggunakan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk menindaklanjuti persoalan dokumen pendidikannya.
“Kalau legislatif sepakat menggunakan HMP (hak menyatakan pendapat) soal suket pendidikannya, maka Gibran sorenya mundur,” demikian pernyataan sumber yang dikutip dari laman Suara.com.
Meski demikian, hingga informasi tersebut diberitakan, belum ada pernyataan resmi dari Gibran mengenai rencana pengunduran dirinya. Karena itu, kabar tersebut masih sebatas informasi dari sumber anonim dan belum dapat dipastikan kebenarannya.
DPR Bahas Tindak Lanjut Putusan MA
Di sisi lain, DPR mulai memproses usulan tindak lanjut putusan MA yang menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran tidak sah.
Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PKB, Muhammad Khozin, menyebut pembicaraan informal lintas fraksi mengarah pada penggunaan Hak Menyatakan Pendapat.
Menurut Khozin, sejumlah fraksi tengah mempertimbangkan instrumen konstitusional tersebut untuk menyikapi persoalan yang berkaitan dengan persyaratan pencalonan wakil presiden.
Sementara itu, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyatakan usulan dari masyarakat sipil maupun anggota DPR lintas fraksi akan diproses setelah masa sidang kembali dibuka.
Namun, sikap fraksi belum sepenuhnya seragam. Fraksi Gerindra, misalnya, menyatakan masih akan membahas persoalan tersebut melalui rapat internal.
Tiga Kader PSI Mundur
Situasi politik tersebut juga berlangsung bersamaan dengan pengunduran diri tiga tokoh Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang saat ini berada di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Ketiganya adalah Giring Ganesha, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, dan Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Isyana Bagoes Oka.
Giring yang pernah menjabat Ketua Umum PSI menyampaikan pengunduran dirinya sebagai kader melalui akun Instagram pribadinya pada Senin (9/11).
Ia menyebut terdapat sejumlah hal yang sudah tidak lagi sejalan dengan perjuangannya selama berada di partai tersebut.
Pada hari yang sama, Raja Juli Antoni juga menyatakan mundur dari jabatan Sekretaris Jenderal PSI dan seluruh aktivitas kepartaian. Ia beralasan ingin lebih berkonsentrasi menjalankan tugas sebagai Menteri Kehutanan.
Isyana Bagoes Oka turut mengundurkan diri dari PSI. Pengunduran diri ketiganya kemudian dikonfirmasi Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep.
Kaesang menyatakan DPP PSI telah menerima surat pengunduran diri ketiga kader tersebut dan menghargai keputusan mereka untuk lebih fokus menjalankan tugas kenegaraan.
Latar Belakang Putusan Mahkamah Agung
Polemik ini bermula dari putusan Mahkamah Agung pada Jumat (30/10/2026) dalam perkara Nomor 742 K/TUN/2026.
MA mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan advokat Subhan Palal terhadap Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah terkait Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tentang penyetaraan pendidikan Gibran.
Dalam amar putusannya, MA membatalkan putusan pengadilan sebelumnya dan mengabulkan seluruh gugatan penggugat. Surat keterangan penyetaraan pendidikan tersebut dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum.
Putusan itu kemudian menjadi salah satu dasar munculnya desakan agar DPR menindaklanjuti persoalan persyaratan pendidikan Gibran saat mengikuti Pilpres 2024.
Sebelumnya, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, juga pernah menyampaikan pandangannya bahwa Gibran sebaiknya mempertimbangkan pengunduran diri dari jabatan wakil presiden.
Dalam sebuah siniar pada Sabtu (7/11), Burhanuddin menilai langkah tersebut dapat menjadi salah satu pilihan politik untuk meredakan polemik yang turut menyeret nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo.
Meski demikian, perkembangan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat di DPR, sikap politik partai, serta kabar pengunduran diri Gibran masih menjadi perhatian publik.
Editor : Fadli
Komentar