Banyuwangi, Langkatoday.com – Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik Sudaryati Deyang, menegaskan bahwa pemerintah tidak akan memaksakan sekolah mana pun untuk menerima program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Penegasan ini muncul merespons adanya laporan kendala dari lapangan terkait penolakan di sejumlah sekolah kategori “elit”.
Hal tersebut disampaikan Nanik menyusul keluhan dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Banyuwangi, Jawa Timur, yang mengaku kesulitan menambah jumlah penerima manfaat karena beberapa sekolah dengan ribuan siswa memilih untuk tidak bergabung dalam program tersebut.
“Sekolah itu tetap tidak mau menerima, meski sudah meminta bantuan Danramil maupun Kapolsek. Pada prinsipnya, penerimaan MBG sifatnya sukarela, sehingga tidak boleh ada pemaksaan apalagi intimidasi,” tegas Nanik dalam rapat koordinasi di Banyuwangi, Sabtu (24/1).
Fokus pada yang Membutuhkan
Nanik menjelaskan bahwa penolakan dari sekolah elit tidak boleh dianggap sebagai tindakan menghambat program pemerintah. Menurutnya, jika sekolah tersebut merasa sudah mampu mencukupi kebutuhan gizi siswanya secara mandiri, maka hal itu bukan menjadi masalah.
“Kalau ada sekolah yang tidak mau menerima karena siswanya anak-anak orang mampu, ya tidak apa-apa. Para Kepala SPPG tidak boleh memaksa,” imbuhnya.
Dialihkan ke Kelompok Prioritas Lain
Sebagai solusi, Badan Gizi Nasional menyarankan agar jajaran SPPG lebih proaktif berkeliling di wilayah cakupannya untuk menyisir kelompok masyarakat yang jauh lebih membutuhkan bantuan gizi. Target sasaran yang dimaksud meliputi:
- Pesantren-pesantren kecil.
- Anak putus sekolah dan anak jalanan.
- Ibu hamil dan ibu menyusui.
- Balita.
“Masih banyak warga yang belum menerima MBG padahal mereka sangat membutuhkan. Itulah yang harus menjadi fokus kita sekarang,” pungkas Nanik.
Kebijakan ini diharapkan dapat memastikan anggaran besar program MBG tepat sasaran dan benar-benar menjangkau lapisan masyarakat yang memiliki keterbatasan akses terhadap pangan bergizi.
