Stabat, Langkatoday.com – Bagi Anda pemilik Toyota Avanza di Kabupaten Langkat atau wilayah Indonesia lainnya, mungkin sering mengeluh saat melihat tagihan pajak tahunan yang mencapai angka Rp3 juta hingga Rp5 juta. Ternyata, keluhan itu punya dasar yang kuat jika kita melirik ke negara tetangga.
Data terbaru menunjukkan kesenjangan pajak kendaraan yang sangat mencolok di Asia Tenggara. Untuk tipe mobil yang sama, pemilik di Malaysia hanya perlu merogoh kocek sekitar Rp600 ribu, sementara di Thailand lebih ekstrem lagi, yakni hanya sekitar Rp150 ribu per tahun. Mengapa perbedaannya bisa seperti bumi dan langit?
Sistem “Pajak Berlapis” di Indonesia
Di Indonesia, biaya yang Anda bayar setiap tahun di Samsat bukan sekadar pajak tunggal. Ada beberapa komponen yang membuat angka tersebut membengkak:
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
- NJKB (Nilai Jual Kendaraan Bermotor): Dasar perhitungan yang ditetapkan pemerintah berdasarkan harga pasar.
- Pajak Progresif: Jika Anda memiliki lebih dari satu kendaraan, tarifnya akan semakin mencekik.
- BBNKB & Opsen Pajak: Adanya tambahan pungutan yang masuk ke kas pemerintah daerah sebagai sumber pendapatan utama (PAD).
Setiap provinsi memiliki kewenangan menentukan tarif, sehingga pajak Avanza di Sumatera Utara bisa jadi berbeda dengan di Jakarta atau Jawa Barat.
Malaysia dan Thailand: Lebih Sederhana
Berbeda dengan Indonesia, Malaysia menerapkan Road Tax yang perhitungannya jauh lebih simpel, yakni hanya berdasarkan kapasitas mesin (cc). Sementara itu, Thailand sangat memanjakan pemilik mobil penumpang dengan mesin kecil dan ramah lingkungan melalui biaya tahunan yang sangat minim.
Ketergantungan Daerah pada Pajak Kendaraan
Pengamat otomotif menilai tingginya pajak di Indonesia disebabkan oleh ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap sektor otomotif. Pajak kendaraan bermotor seringkali menjadi tulang punggung pembangunan infrastruktur di daerah. Namun, sisi negatifnya, biaya kepemilikan mobil bagi rakyat kecil menjadi sangat mahal.
Kondisi ini memicu wacana perlunya reformasi pajak agar lebih adil dan sejalan dengan daya beli masyarakat, mengingat mobil bukan lagi barang mewah, melainkan sarana mobilitas utama bagi keluarga.
