Oleh: Rahmatullah, S.E., M.SEI
Akademisi dan Praktisi Ekonomi Syariah
STABAT, Langkatoday.com – Penyampaian Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2027 dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Langkat, Kamis (12/11), menyisakan sejumlah catatan penting untuk dicermati.
Salah satu persoalan yang patut mendapat perhatian adalah struktur pendapatan daerah, khususnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan.
Dalam proyeksi R-APBD 2027, Pemerintah Kabupaten Langkat merencanakan pendapatan daerah sebesar Rp2,04 triliun. Dari jumlah tersebut, PAD ditargetkan sebesar Rp342,33 miliar, sedangkan pendapatan transfer mencapai Rp1,70 triliun.
Jika dihitung, kontribusi PAD hanya sekitar 16,76 persen dari total pendapatan daerah. Sebaliknya, pendapatan transfer masih mendominasi dengan kontribusi sekitar 83,24 persen.
Komposisi ini memperlihatkan bahwa kemandirian fiskal Kabupaten Langkat masih menghadapi tantangan serius. Sebagian besar kapasitas pembiayaan pembangunan daerah masih bergantung pada transfer pemerintah pusat dan antar-daerah.
Tentu, ketergantungan terhadap dana transfer bukan sesuatu yang sepenuhnya keliru. Dalam sistem desentralisasi fiskal, transfer antarpemerintahan merupakan instrumen untuk mengurangi ketimpangan kapasitas fiskal dan memastikan pelayanan publik tetap berjalan. Namun, ketergantungan yang terlalu besar perlu menjadi bahan evaluasi terhadap kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola potensi ekonomi lokal.
Pertanyaan mendasarnya bukan sekadar berapa besar PAD yang dapat dikumpulkan, melainkan sejauh mana pemerintah daerah mampu membangun sumber-sumber ekonomi produktif yang berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Membaca PAD melalui Perspektif Ekonomi Syariah
Dalam perspektif ekonomi syariah, pengelolaan keuangan publik tidak dapat dilepaskan dari konsep siyasah maliyah, yaitu kebijakan pengelolaan keuangan publik yang berorientasi pada keadilan, kemaslahatan, dan kesejahteraan masyarakat.
Secara historis, pemikiran ekonomi Islam mengenal institusi baitul maal sebagai lembaga pengelolaan penerimaan dan pengeluaran negara. Pengelolaan tersebut tidak hanya berorientasi pada penghimpunan sumber keuangan, tetapi juga memastikan kekayaan publik didistribusikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
Meskipun struktur APBD modern berbeda dengan sistem keuangan publik pada masa pemerintahan Islam klasik, nilai-nilai etik yang terkandung dalam konsep tersebut tetap relevan sebagai landasan evaluasi kebijakan fiskal daerah.
Ada tiga prinsip utama yang perlu menjadi perhatian.
Pertama, prinsip amanah. Pemerintah daerah merupakan pemegang mandat publik yang memiliki tanggung jawab mengelola sumber daya dan kekayaan daerah untuk kepentingan masyarakat. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam QS. An-Nisa ayat 58 yang memerintahkan agar amanah disampaikan kepada pihak yang berhak menerimanya.
Dalam konteks PAD, amanah bukan hanya berarti pemerintah mampu memenuhi target penerimaan, tetapi juga mampu mengidentifikasi dan mengoptimalkan potensi ekonomi daerah secara bertanggung jawab.
Kedua, prinsip keadilan (al-‘adl). Peningkatan PAD tidak boleh dilakukan dengan membebankan biaya ekonomi secara tidak proporsional kepada masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah.
Ketiga, prinsip kemaslahatan (maslahah). Penerimaan daerah harus memberikan manfaat nyata melalui peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, infrastruktur, perlindungan sosial, serta pengembangan ekonomi masyarakat.
Dengan demikian, keberhasilan pengelolaan PAD tidak cukup diukur berdasarkan besarnya penerimaan, tetapi juga berdasarkan keadilan proses penghimpunan dan manfaat penggunaannya.
Jangan Terjebak pada Ekonomi Pungutan
Dalam Nota Keuangan R-APBD 2027, Pemkab Langkat menyampaikan komitmen untuk mengoptimalkan penerimaan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak serta retribusi daerah.
Secara kebijakan fiskal, langkah tersebut merupakan strategi yang lazim dilakukan pemerintah daerah. Intensifikasi diarahkan untuk meningkatkan efektivitas pemungutan dari sumber penerimaan yang sudah ada, sedangkan ekstensifikasi dilakukan dengan memperluas basis penerimaan sesuai kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Namun, terdapat hal yang perlu dikritisi. Peningkatan PAD jangan sampai hanya diterjemahkan sebagai upaya memperbesar pungutan pajak dan retribusi.
Jika pemerintah terlalu berorientasi pada pemungutan, tetapi tidak serius membangun basis ekonomi produktif, peningkatan PAD berpotensi tidak berkelanjutan. Bahkan, kebijakan yang tidak memperhatikan kemampuan masyarakat dapat menekan aktivitas ekonomi lokal.
Dalam perspektif ekonomi syariah, kebijakan fiskal harus mempertimbangkan kemampuan masyarakat, keadilan distribusi beban, serta manfaat yang dihasilkan bagi kepentingan umum.
Pemerintah perlu memastikan bahwa optimalisasi pajak tidak justru membebani pedagang kecil, UMKM, dan masyarakat berpenghasilan rendah, sementara potensi penerimaan dari aktivitas ekonomi berskala besar, pemanfaatan aset daerah, dan pengelolaan kekayaan publik belum dioptimalkan.
Karena itu, Langkat membutuhkan transformasi orientasi kebijakan dari ekonomi yang bertumpu pada pungutan menuju ekonomi yang bertumpu pada produktivitas.
Optimalisasi Aset Daerah dan Reformasi BUMD
Salah satu instrumen penting dalam memperkuat PAD adalah optimalisasi aset milik pemerintah daerah.
Aset berupa tanah, bangunan, fasilitas perdagangan, dan berbagai kekayaan daerah lainnya harus dikelola secara profesional. Pemerintah perlu melakukan inventarisasi untuk mengetahui aset yang telah produktif, belum dimanfaatkan, atau belum memberikan kontribusi optimal terhadap penerimaan daerah.
Aset yang tidak produktif bukan sekadar persoalan administrasi, tetapi juga menunjukkan adanya potensi manfaat ekonomi yang belum diwujudkan.
Dalam prinsip ekonomi Islam, pengelolaan harta harus menghindari pemborosan (tabdzir) dan memastikan harta memberikan manfaat yang lebih luas. Oleh karena itu, pemanfaatan aset daerah perlu diarahkan pada kegiatan ekonomi yang produktif, transparan, dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat.
Persoalan lainnya adalah penguatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Dalam R-APBD 2027, Pemkab Langkat merencanakan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp6,75 miliar untuk penyertaan modal daerah. Kebijakan ini perlu mendapat perhatian serius dari DPRD, terutama terkait tujuan investasi, kelayakan usaha, proyeksi keuntungan, serta kontribusinya terhadap PAD.
Penyertaan modal tidak boleh dipahami sekadar sebagai alokasi anggaran. Ia harus menjadi investasi publik yang memiliki indikator kinerja terukur.
Apakah penyertaan modal tersebut akan meningkatkan kapasitas usaha BUMD? Apakah mampu menghasilkan dividen bagi pemerintah daerah? Bagaimana mekanisme pengawasan dan mitigasi risikonya?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut penting untuk memastikan bahwa uang publik dikelola secara produktif dan tidak menjadi beban fiskal di kemudian hari.
Membangun Basis PAD dari Ekonomi Produktif Masyarakat
Kabupaten Langkat memiliki potensi ekonomi pada sektor pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, perdagangan, dan berbagai kegiatan usaha masyarakat.
Potensi tersebut semestinya menjadi fondasi pengembangan ekonomi daerah.
Pemerintah daerah perlu mendorong peningkatan nilai tambah melalui pengolahan hasil pertanian, penguatan rantai pasok, pengembangan industri rumah tangga, akses pembiayaan, dan pemberdayaan UMKM.
Selama ini, pengembangan ekonomi daerah sering kali lebih banyak diarahkan pada peningkatan produksi. Padahal, nilai tambah ekonomi yang lebih besar dapat diperoleh ketika produk lokal tidak hanya dijual sebagai bahan mentah, tetapi juga diolah menjadi produk yang memiliki daya saing.
Di sinilah pemerintah daerah harus hadir sebagai fasilitator pembangunan ekonomi.
Pengembangan koperasi, akses pembiayaan syariah, penguatan pasar lokal, dan kemitraan usaha dapat menjadi bagian dari strategi memperluas basis ekonomi masyarakat.
Ketika kegiatan ekonomi produktif tumbuh, omzet usaha meningkat, kesempatan kerja terbuka, dan transaksi ekonomi semakin berkembang, basis penerimaan daerah juga berpotensi semakin kuat sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.
Artinya, PAD yang berkelanjutan tidak hanya dibangun melalui kebijakan pemungutan, tetapi juga melalui kebijakan penciptaan nilai tambah ekonomi.
ZISWAF sebagai Instrumen Pelengkap Pembangunan Daerah
Sebagai daerah yang memiliki potensi pengembangan ekonomi umat, Langkat juga perlu memperhatikan peran zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) dalam pembangunan sosial ekonomi.
Dalam ekonomi syariah, ZISWAF merupakan instrumen redistribusi kekayaan dan pemberdayaan masyarakat yang memiliki dimensi spiritual sekaligus sosial ekonomi.
Pengembangan wakaf produktif, misalnya, dapat diarahkan pada sektor pertanian, perkebunan, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Tanah wakaf yang belum produktif dapat dikembangkan melalui tata kelola profesional dengan tetap memperhatikan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan.
Namun, perlu ditegaskan bahwa zakat dan wakaf bukan bagian dari PAD dan tidak dapat diperlakukan sebagai sumber penerimaan APBD. Keduanya memiliki ketentuan pengelolaan, peruntukan, dan kelembagaan tersendiri.
Sinergi pemerintah daerah dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), lembaga wakaf, perguruan tinggi, dan lembaga keuangan syariah dapat memperkuat pemberdayaan masyarakat tanpa mencampuradukkan keuangan publik dengan dana sosial keagamaan.
Dengan pendekatan ini, pembangunan daerah tidak hanya mengandalkan instrumen fiskal pemerintah, tetapi juga mengoptimalkan partisipasi sosial ekonomi masyarakat.
DPRD Harus Menguji Kualitas Kebijakan PAD
Rendahnya kontribusi PAD dalam struktur pendapatan daerah semestinya menjadi salah satu isu strategis dalam pembahasan R-APBD 2027 antara eksekutif dan legislatif.
DPRD tidak cukup hanya memberikan persetujuan terhadap angka-angka anggaran. Fungsi penganggaran dan pengawasan harus digunakan untuk menguji rasionalitas target pendapatan, efektivitas program, serta manfaat kebijakan fiskal bagi masyarakat.
Ada beberapa pertanyaan mendasar yang perlu dijawab pemerintah daerah.
Pertama, berapa besar potensi pajak dan retribusi daerah yang belum tergarap secara optimal?
Kedua, bagaimana kondisi aset milik pemerintah daerah, dan berapa banyak yang belum memberikan kontribusi ekonomi?
Ketiga, bagaimana kinerja BUMD dalam menghasilkan keuntungan dan menyumbangkan pendapatan kepada daerah?
Keempat, apa indikator keberhasilan penyertaan modal daerah sebesar Rp6,75 miliar dalam R-APBD 2027?
Kelima, bagaimana strategi pemerintah daerah dalam memperkuat sektor ekonomi produktif agar mampu memperluas basis penerimaan daerah?
Pertanyaan tersebut penting karena penguatan PAD harus didasarkan pada data, evaluasi, dan perencanaan yang terukur, bukan sekadar target pertumbuhan penerimaan.
Di sisi lain, struktur belanja juga perlu mendapat perhatian. Belanja operasi dalam R-APBD 2027 direncanakan sebesar Rp1,699 triliun atau sekitar 83,44 persen dari total belanja daerah. Sementara belanja modal hanya Rp112,88 miliar atau sekitar 5,54 persen.
Komposisi ini perlu dianalisis lebih lanjut berdasarkan rincian program dan kebutuhan pelayanan publik. Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa belanja modal dan investasi publik memiliki ruang yang memadai untuk mendukung pembangunan infrastruktur serta meningkatkan produktivitas ekonomi daerah.
Kemandirian Fiskal sebagai Jalan Menuju Kemaslahatan
Pada akhirnya, persoalan PAD Kabupaten Langkat bukan sekadar persoalan angka Rp342,33 miliar dalam proyeksi R-APBD 2027. Persoalan yang lebih mendasar adalah bagaimana pemerintah daerah membangun kemandirian ekonomi dengan mengoptimalkan seluruh potensi yang dimiliki.
Dalam perspektif maqashid syariah, pengelolaan keuangan publik harus diarahkan untuk menjaga dan mengembangkan kemaslahatan, termasuk perlindungan terhadap harta (hifz al-mal).
Kekayaan daerah harus dikelola secara produktif, tidak disia-siakan, dan tidak hanya memberikan keuntungan kepada kelompok tertentu. Manfaat pembangunan harus dapat dirasakan secara lebih luas oleh masyarakat.
Pesan distribusi ekonomi tersebut sejalan dengan QS. Al-Hasyr ayat 7, yang mengingatkan agar harta tidak hanya beredar di kalangan orang-orang kaya.
Ayat tersebut memberikan landasan moral bahwa pembangunan ekonomi harus memperhatikan pemerataan manfaat dan mencegah konsentrasi kekayaan pada kelompok tertentu.
Oleh sebab itu, pemerintah daerah perlu menggeser orientasi pembangunan dari sekadar meningkatkan penerimaan menjadi memperkuat produktivitas ekonomi masyarakat.
Langkat tidak cukup hanya membutuhkan APBD yang besar, tetapi membutuhkan fondasi ekonomi daerah yang kuat. PAD tidak seharusnya dibangun dengan memperbesar beban masyarakat, melainkan dengan memperluas kesempatan ekonomi, mengoptimalkan kekayaan publik, memperkuat dunia usaha, dan menciptakan nilai tambah dari potensi lokal.
Inilah esensi kemandirian fiskal dalam perspektif ekonomi syariah: bukan sekadar kemampuan pemerintah menghimpun pendapatan, melainkan kemampuan mengelola sumber daya secara amanah, mendistribusikan manfaat secara adil, dan menghadirkan kemaslahatan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Langkat.
Komentar