MEDAN, Langkatoday.com – Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut kontraktor asal Langkat, Yaqub Abdhal Mu’arif, dengan pidana penjara selama 28 bulan atau dua tahun empat bulan dalam perkara suap yang menyeret Bupati Langkat nonaktif, Syah Afandin alias Ondim.
Tuntutan tersebut dibacakan JPU Martopo Budi Santoso dalam sidang di Ruang Sidang Utama Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Medan, Senin (9/11).
Selain pidana penjara, Yaqub juga dituntut membayar denda sebesar Rp200 juta. Apabila denda tidak dibayarkan sesuai tenggat waktu yang ditentukan, jaksa meminta agar harta benda terdakwa disita dan dilelang. Jika tidak memungkinkan atau hasilnya tidak mencukupi, denda tersebut diganti dengan pidana kurungan selama 80 hari.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Menuntut, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Yaqub Abdhal Mu’arif tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama dua tahun dan empat bulan (28 bulan),” ujar JPU Martopo di persidangan.
Dalam perkara ini, Yaqub diketahui merupakan kontraktor yang mengerjakan proyek di Dinas Pendidikan (Disdik) serta Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kabupaten Langkat pada 2025. Ia juga disebut sebagai bagian dari tim sukses Syah Afandin saat mencalonkan diri sebagai Bupati Langkat periode 2025–2030.
Jaksa menilai perbuatan Yaqub memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, juncto Pasal 127 ayat (1) dan Pasal 618 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, sesuai dakwaan alternatif pertama.
Dalam pertimbangan tuntutannya, JPU menyebut perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Yaqub juga dinilai telah memberikan sejumlah uang kepada penyelenggara negara untuk memperoleh keuntungan dalam pelaksanaan proyek pemerintah.
Adapun hal yang meringankan, menurut jaksa, yakni terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang, kooperatif selama persidangan, belum pernah dihukum, serta bersikap sopan dan menghormati jalannya persidangan.
Atas tuntutan tersebut, majelis hakim yang diketuai As’ad Rahim Lubis memberikan kesempatan kepada Yaqub bersama tim penasihat hukumnya untuk menyampaikan nota pembelaan atau pleidoi pada sidang berikutnya.
Diketahui, Yaqub bersama Syah Afandin dan sejumlah pihak lainnya terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada Kamis (2/7). Operasi tersebut berlangsung di Kabupaten Langkat, Kota Binjai, dan Medan.
Dengan dibacakannya tuntutan, proses persidangan kini berlanjut ke tahap pembelaan sebelum majelis hakim menjatuhkan putusan terhadap perkara tersebut.
Editor : Fadli
Komentar