Jakarta, Langkatoday.com – Badan Gizi Nasional (BGN) menjelaskan alasan pengerahan Polri, Tentara Nasional Indonesia (TNI), hingga Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) di awal pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Wakil Kepala BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi Sony Sonjaya dalam acara satu tahun Program MBG untuk pemberdayaan masyarakat di Jakarta pada Kamis (16/4) mengatakan, di awal Program MBG berjalan, BGN tidak mungkin langsung membangun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menggunakan skema proses pengadaan barang dan jasa.
Ia menilai, Polri, TNI, hingga Kadin dipilih karena instansi tersebut telah memiliki pasukan yang kuat di seluruh wilayah Indonesia yang dapat memperkuat pemberdayaan masyarakat, karena di awal Program MBG berjalan, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan harus ada percepatan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Tahun 2025 kita tidak yakin apakah betul program ini didukung masyarakat atau tidak, atau bagaimana yang terlibat dalam proses pelaksanaannya, sehingga direncanakan saja dibangun menggunakan APBN 1.542 (SPPG), yaitu di 514 kabupaten/kota, setiap kabupaten/kota ada tiga. Nah, yang diperintahkan (untuk membangun SPPG dalam rangka percepatan) itu Polri 1.000, TNI 1.000, Kadin 1.000, jadi perintah waktu itu,” ujar Sony.
Menurutnya, dengan skema tersebut, pemerintah dapat melakukan percepatan karena tidak mungkin seluruh SPPG dapat dibangun menggunakan proses pengadaan barang dan jasa yang tentu akan membutuhkan waktu cukup lama.
Sony menjelaskan, rencana awal target Program MBG di tahun 2025 yakni membangun 5.000 SPPG yang melayani kurang lebih 15 juta penerima manfaat.
“Oleh karena itu kalau sekarang (ada yang bertanya) ‘Mengapa Polri dapat 1.000? Mengapa TNI 1.000?’ Itu ceritanya begitu. Jadi, kalau sekarang orang datang ‘Mengapa Polri 1.000? TNI 1.000?’ Jangan salahkan, karena sejarahnya waktu itu, memang butuh percepatan, maka ditunjuk,” katanya.
Ketua Tim Verifikasi BGN itu juga mengemukakan, MBG dibidik menjadi salah satu program yang bisa menghasilkan efek pengganda atau multiplier effect bagi pemberdayaan ekonomi masyarakat di tingkat lokal. Oleh karena itu, proses percepatan pembangunan SPPG menjadi salah satu hal penting yang dapat mencapai target tersebut.
“Itu pemberdayaan masyarakat, inilah cerdasnya pemerintah, karena apabila 26.663 SPPG yang dibangun menggunakan proses pengadaan barang dan jasa (PBJ), berapa ratus kelompok kerja (pokja) yang harus dibangun? Berapa hari itu proses PBJ-nya untuk menentukan satu pemenang jasa? Alhamdulillah, maka dengan mekanisme ini, 26.663 sudah terbangun, bahkan semalam saya lihat sudah lebih dari 27 ribu terbangun,” paparnya.
Sony melanjutkan, hingga saat ini, penerima manfaat MBG telah mencapai 62,35 juta jiwa, di antaranya 49,64 juta peserta didik, 12,7 juta non-peserta didik.
“Sekarang, MBG telah memberdayakan masyarakat dari supplier-supplier (pemasok) yang mengirim bahan-bahan kebutuhan SPPG sebanyak 116.465 supplier, ini bagaimana program MBG dengan multiplier effect, salah satunya adalah memberdayakan masyarakat. Tadi saya sudah sebutkan, 26 ribu SPPG itu semuanya partisipasi masyarakat,” tuturnya.
Sony juga mengemukakan, dalam operasional tiap-tiap SPPG, Program MBG telah melibatkan UMKM, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), koperasi, hingga pasar tradisional.
“Saat ini ada 116.465 pemasok, terdiri dari koperasi (11.430), BUMDes (1.180), UMKM (48.000), pemasok lain (54.000),” ucap Sony.
Aliran Dana
BGN menyebut aliran dana yang mengalir ke daerah berkat Program MBG mencapai Rp1 triliun per hari yang diserap oleh lebih dari 1 juta pekerja di SPPG, utamanya dari kelompok miskin ekstrem.
“Rata-rata uang pemerintah yang mengalir ke daerah mencapai sekitar Rp1 triliun per hari. Sekitar Rp117 miliar diserap oleh 1,8 juta pekerja, terutama kelompok miskin ekstrem, dan lebih dari Rp600 miliar diserap oleh pedagang beras, sayur, ikan, telur, daging, hingga buah,” kata Wakil Kepala BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi Sony Sonjaya di Jakarta, Kamis.
Sony menjelaskan insentif untuk SPPG sebesar Rp6 juta per hari bukan keuntungan, melainkan investasi untuk pemberdayaan masyarakat, karena jumlah anggaran tersebut akan kembali kepada masyarakat.
“Sebanyak Rp117 miliar per hari diserap oleh 1,8 juta relawan yang terlibat menyalurkan makanan bergizi kepada penerima manfaat. Dana tersebut menjadi bentuk pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat yang terlibat langsung dalam pelaksanaan Program MBG,” ujar Sony.
