Jakarta, Langkatoday.com – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mendapat penilaian positif tertinggi dari masyarakat dibandingkan sejumlah menteri lainnya.
Temuan tersebut berdasarkan survei Indonesia Political Opinion (IPO) bertajuk Evaluasi Kebijakan Publik dan Stabilitas Sosial-Politik Nasional Periode Agustus 2026 yang dirilis di Jakarta, Sabtu (8/8).
Survei tersebut mengukur tingkat kepuasan, penerimaan, kepercayaan serta persepsi masyarakat terhadap berbagai kebijakan dan program pemerintah.
Dalam survei dengan metode multi stage random sampling tersebut, Purbaya memperoleh apresiasi kinerja sebesar 42,8 persen.
Posisi berikutnya ditempati Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dengan 33,5 persen, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia 32 persen, serta Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman sebesar 30,9 persen.
Purbaya Juga Paling Banyak Dikenal
Penilaian positif terhadap Purbaya juga beriringan dengan tingkat pengenalan publik.
Sebanyak 43,5 persen responden menyatakan mengetahui nama Menteri Keuangan tersebut. Angka itu menjadi yang tertinggi dibandingkan sejumlah nama menteri lainnya.
Teddy Indra Wijaya berada di posisi berikutnya dengan 41 persen, Bahlil Lahadalia 32,8 persen, Agus Harimurti Yudhoyono 30,4 persen dan Zulkifli Hasan 26,1 persen.
Temuan tersebut menunjukkan bahwa tingginya tingkat pengenalan publik terhadap Purbaya turut diikuti persepsi positif terhadap kinerjanya.
Namun, penilaian terhadap pemerintah secara keseluruhan masih menunjukkan tantangan.
Dalam survei tersebut, hanya 24 persen responden yang menilai kondisi pemerintahan baik atau sangat baik. Sementara 64 persen memberikan penilaian tidak baik atau sangat tidak baik.
Dari kelompok yang memberikan penilaian positif, terobosan program Presiden menjadi faktor yang paling banyak disebut, yakni 46,8 persen. Sementara Program Makan Bergizi Gratis (MBG) disebut oleh 29,5 persen responden.
MBG Dikenal Luas, Kepuasan Masih Rendah
Survei IPO juga memberikan gambaran mengenai Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Tingkat pengenalan masyarakat terhadap program tersebut cukup tinggi. Sebanyak 77 persen responden menyatakan mengetahui MBG.
Namun, tingkat kepuasan justru menunjukkan angka yang berbeda.
Hanya 26 persen responden yang mengaku puas atau sangat puas terhadap pelaksanaan MBG. Sebaliknya, 63 persen menyatakan tidak puas atau sangat tidak puas.
Rinciannya, 51 persen menyatakan tidak puas dan 12 persen sangat tidak puas. Sementara 11 persen lainnya tidak menjawab atau mengaku tidak mengetahui.
Artinya, persoalan MBG saat ini bukan lagi sebatas bagaimana masyarakat mengenal program tersebut, tetapi lebih kepada kualitas pelaksanaan dan manfaat yang dirasakan masyarakat.
Mayoritas Masih Ingin MBG Dilanjutkan
Meski tingkat kepuasan terhadap MBG relatif rendah, mayoritas responden masih menginginkan program tersebut dilanjutkan.
Sebanyak 65 persen responden menyatakan MBG perlu diteruskan, meski sebagian memberikan catatan dan meminta adanya evaluasi.
Dukungan tersebut menunjukkan bahwa keberadaan program masih dianggap memiliki manfaat, terutama bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan.
Sebaliknya, terdapat pula responden yang menilai MBG tidak perlu dilanjutkan karena dianggap berpotensi menjadi pemborosan, menimbulkan persoalan dalam pelaksanaan hingga membuka celah terjadinya korupsi.
Dari sisi keberlanjutan pemerintahan, sebanyak 65 persen responden juga menyatakan yakin atau sangat yakin MBG dapat bertahan hingga masa pemerintahan Presiden Prabowo berakhir.
Sementara 17 persen menyatakan tidak yakin atau sangat tidak yakin dan 18 persen lainnya tidak menjawab atau tidak mengetahui.
Masih Ada Ruang Evaluasi
Pada aspek kualitas menu, penilaian penerima maupun masyarakat yang mengetahui menu MBG relatif lebih positif.
Sebanyak 58 persen menilai menu yang disediakan telah memenuhi kebutuhan gizi dengan baik. Namun, 35 persen menilai kualitas gizi belum memenuhi harapan, sedangkan 7 persen tidak memberikan penilaian.
Hasil survei tersebut memperlihatkan adanya dua wajah dalam persepsi publik terhadap program pemerintah.
Di satu sisi, terdapat figur menteri yang memperoleh penilaian positif cukup tinggi. Di sisi lain, sejumlah program prioritas seperti MBG masih menghadapi persoalan kepuasan dan kualitas implementasi.
Temuan ini sekaligus menjadi catatan bagi pemerintah bahwa keberhasilan sebuah program tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran maupun luasnya cakupan penerima, tetapi juga oleh seberapa nyata manfaat dan kualitas pelayanan yang dirasakan masyarakat di lapangan.
