Karo, Langkatoday.com – Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan akan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyusul dugaan keracunan yang dialami ratusan siswa di Kabupaten Karo, Sumatera Utara.
Kepala BGN Sudaryono menegaskan, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG yang terbukti bermasalah dapat dikenakan sanksi tegas, mulai dari penghentian sementara hingga penutupan permanen.
View this post on Instagram
“Aku cek, aku belum monitor ya, karena rapat tadi,” kata Sudaryono usai mengikuti pertemuan dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di Kantor Kemendagri, Kamis (13/8).
Sudaryono mengatakan, setiap dapur MBG yang bermasalah akan segera dievaluasi. Bahkan, kepala SPPG yang dinilai bertanggung jawab dapat dicopot dari jabatannya.
“Pokoknya kami cek, dapur kami suspend, kemudian kepala SPBG-nya kami copot,” tegasnya.
SPPG di Karo Disebut Dikelola Kodim
Sebelumnya, dugaan keracunan terjadi setelah siswa dari sejumlah sekolah di Kabupaten Karo mengonsumsi makanan MBG yang berasal dari SPPG yang disebut berada di bawah pengelolaan Kodim.
Kepala Cabang Dinas Pendidikan Sumut Wilayah IV Zulkarnain Barus menyebut terdapat sedikitnya 265 siswa dari tiga sekolah SMA/SMK yang mengalami gejala setelah mengonsumsi makanan tersebut.
Ketiga sekolah itu yakni SMAN 1 Berastagi sebanyak 202 siswa, SMA Swasta Bersama 25 siswa, dan SMK Swasta Bersama 38 siswa.
Selain itu, siswa dari dua sekolah SMP, yakni SMP Negeri 3 Kabanjahe dan SMP Swasta Bersama, juga dilaporkan mengalami kondisi serupa. Data jumlah siswa SMP yang terdampak saat itu masih dalam pendataan.
“Karena dapurnya sama, punya Kodim,” ujar Zulkarnain ketika menjelaskan keterkaitan sumber makanan MBG dari dapur yang sama.
Menu yang dikonsumsi para siswa saat kejadian dilaporkan terdiri dari sayur kol, wortel dan gulai ikan dencis.
Gejala yang muncul antara lain mulut terasa gatal, kulit gatal hingga sesak napas. Para siswa kemudian mendapatkan penanganan medis dan tersebar di sejumlah rumah sakit.
BGN Investigasi Penyebab Keracunan
Kepala BGN Sudaryono menegaskan pihaknya akan melakukan investigasi untuk memastikan penyebab kejadian tersebut.
Menurutnya, BGN tidak hanya akan melihat persoalan dari sisi teknis, tetapi juga akan menelusuri kemungkinan adanya kelalaian maupun unsur kesengajaan.
“Kami investigasi kemudian kalau perlu kalau dia memang secara ada kesengajaan unsur ini unsur itu ya SPPG kalau perlu kami pecat, dapurnya kami tutup permanen,” ujarnya.
Pernyataan tersebut menjadi penting karena SPPG merupakan ujung tombak pelaksanaan MBG. Proses pengadaan bahan makanan, pengolahan, penyimpanan hingga distribusi makanan kepada siswa harus memenuhi standar keamanan pangan.
BGN Targetkan Zero Tolerance
Sudaryono menegaskan pemerintah tidak menginginkan kasus keracunan kembali terjadi dalam pelaksanaan program MBG.
Ia bahkan menyatakan BGN menerapkan prinsip zero tolerance terhadap kasus keracunan.
“Yang intinya kami juga ingin menegaskan bahwa keinginan kami adalah zero, zero tolerance terhadap adanya kasus keracunan kemudian di kemudian hari,” tegasnya.
Kasus di Kabupaten Karo kini menjadi momentum evaluasi terhadap pelaksanaan MBG, termasuk bagaimana pengawasan dilakukan terhadap SPPG yang menjadi penyedia makanan bagi sekolah.
Terlebih, dapur MBG yang disebut terkait dengan Kodim tersebut melayani sejumlah sekolah sekaligus. Karena itu, hasil investigasi BGN diharapkan dapat menjawab secara terang penyebab kejadian, pihak yang bertanggung jawab, serta memastikan kejadian serupa tidak kembali terjadi.
